mediapesan.com | Dalam rangka meningkatkan peran dan efektivitas perangkat daerah dalam menjaga ekosistem mangrove, pemerintah menggelar rapat koordinasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
Rapat tersebut berlangsung secara hybrid di The Acacia Hotel & Resort, Jakarta Pusat, membahas upaya penguatan Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) di seluruh Indonesia.
Rapat ini dibuka oleh Gunawan Eko Movianto, Plh. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri.
Turut hadir perwakilan dari kementerian/lembaga terkait serta Bappeda, Dinas Kehutanan, Dinas Pariwisata, Dinas Kelautan dan Perikanan, serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dari 17 provinsi.
– Advertisement –
Menurut Gunawan, hasil Rakortekrenbang 2024 menunjukkan bahwa 29 provinsi telah menganggarkan kegiatan rehabilitasi mangrove di luar kawasan hutan dalam dokumen RKPD 2025.
Hal ini diperkuat dengan surat dari Kementerian Dalam Negeri yang meminta gubernur untuk merevitalisasi KKMD sesuai dengan pedoman Kelompok Kerja Mangrove Nasional (KKMN).
Kus Prisetiahadi, Asdep Bidang Pengelolaan Perubahan Iklim dan Kebencanaan Kemenkomarves, menekankan pentingnya kolaborasi pentahelix dalam pengelolaan mangrove.
Kolaborasi ini melibatkan akademisi, masyarakat, TNI, sektor swasta, media, dan pemerintah. Semua pihak harus bahu-membahu untuk memastikan ekosistem mangrove dikelola dengan baik, ujarnya.
Setyo Yuwono, PEH Ahli Madya Kementerian LHK, mengungkapkan bahwa pelaksanaan pengelolaan mangrove saat ini masih berjalan terpisah di masing-masing sektor.
Hal ini mengakibatkan sinergi antar pihak dalam pengelolaan mangrove belum optimal.
Dalam rapat tersebut, Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, M. Job Kurniawan, memaparkan kondisi ekosistem mangrove di Riau yang mengalami degradasi, terutama di Desa Tanjung Pasir, Kabupaten Indragiri Hilir.
Degradasi tersebut berdampak buruk, seperti intrusi air laut ke perkebunan kelapa rakyat seluas ± 1.500 ha.
Selain itu, Kabid Pengelolaan DAS dan RHL Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, Mohamad Subiyantoro, menyampaikan bahwa pengelolaan mangrove di Kaltim tidak hanya berfokus pada rehabilitasi, tetapi juga perlindungan dan konservasi mangrove yang ada.
Peran perempuan juga diutamakan dalam kegiatan ekonomi serta pengambilan keputusan kelompok, tambahnya.
Pertemuan ini diharapkan mampu menciptakan sinkronisasi lintas sektor dalam mendukung rehabilitasi mangrove, mempercepat penerbitan kebijakan yang mendukung pengelolaan mangrove, serta meningkatkan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah. ***
