Jakarta, 27 September (mediapesan) – Dalam upaya memperkuat penanggulangan bencana di tingkat kecamatan, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan melalui Direktorat Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran (MPBK) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Kecamatan Tangguh Bencana (KENCANA) di Hotel Orchadz Pangeran Jayakarta.
Kegiatan ini dihadiri oleh 94 peserta secara langsung dan 192 peserta secara daring dari berbagai instansi terkait.
Bimtek yang berlangsung pada Rabu lalu (25/9/2024) tersebut dibuka langsung oleh Dr. Drs. Amran, MT, Pelaksana Harian (Plh) Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan.
Dalam sambutannya, Amran menekankan pentingnya pelatihan ini bagi aparatur pemerintah di kecamatan, agar mereka memahami peran dalam sistem penanggulangan bencana.
Camat harus lebih siap, dan masyarakat perlu dilatih agar terampil dalam menghadapi bencana. Dengan demikian, risiko dapat diminimalisir, ujar Amran.
Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam gerakan ini.
Melalui Bimtek ini, setiap kecamatan akan lebih siap menghadapi bencana dan melindungi warganya. Masyarakat harus didorong menjadi tangguh, terlatih, dan terbiasa melakukan tindakan penyelamatan.
Tujuan dan Penerapan Bimtek KENCANA
Bimtek KENCANA bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan, serta kapasitas para peserta dalam melaksanakan Gerakan Kecamatan Tangguh Bencana.
Selain itu, pelatihan ini juga menguji coba sistem pelaporan, monitoring, dan evaluasi melalui aplikasi SI-KENCANA.
Dalam laporannya, Plh. Direktur MPBK, Pramudya Ananta Boga, menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan memperkuat komitmen pemangku kepentingan di tingkat provinsi, kabupaten/kota, hingga kecamatan.
Saat ini, sebanyak 237 kecamatan dari 15 kabupaten/kota telah mendeklarasikan diri berpartisipasi dalam Gerakan KENCANA, ungkap Pramudya.
Pembentukan Kecamatan Tangguh Bencana merupakan langkah strategis dalam memitigasi risiko bencana, dengan memastikan setiap kecamatan memiliki rencana dan kesiapsiagaan yang baik.
Hal ini melibatkan semua pemangku kepentingan serta mengoptimalkan pelayanan pemerintah di tingkat kecamatan.
Amran menambahkan bahwa kecamatan memiliki peran penting dalam mempercepat respon penanggulangan bencana dan memastikan keterpenuhan layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub-Urusan Bencana.
Dengan keterlibatan kecamatan dalam Gerakan KENCANA, penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah dapat berjalan lebih efektif, terutama dalam mempercepat respon pemerintah daerah.
Pesan-Pesan Penting dalam Bimtek
Dalam sambutannya, Amran juga menyampaikan beberapa pesan penting kepada peserta Bimtek KENCANA, di antaranya:
1. Fasilitasi Percepatan SPM: Mendukung penerapan Gerakan KENCANA melalui alokasi anggaran berdasarkan Kepmendagri No. 900.1.15.5-3406 Tahun 2024, dengan memperhatikan kewenangan kecamatan dan kemampuan keuangan daerah.
2. Optimalisasi Forum Koordinasi Kecamatan: Mengoptimalkan peran Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan dalam penanggulangan bencana sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mendagri Nomor: 138/1652/SJ Tahun 2021.
3. Rencana Kerja Kolaboratif: Penyusunan Rencana Kerja Kolaboratif oleh kecamatan untuk mendukung gerakan KENCANA, yang selaras dengan target Rencana Aksi Penerapan SPM di kabupaten/kota.
4. Pelaporan Rutin: Camat diwajibkan melaporkan penyelenggaraan Gerakan KENCANA kepada bupati/wali kota dan gubernur paling sedikit satu kali setahun.
5. Pemanfaatan SI-KENCANA: Peserta diharapkan mengikuti Bimtek terkait penggunaan aplikasi SI-KENCANA dengan baik, untuk mendukung penerapan gerakan ini dan menilai kinerja kecamatan dalam penanggulangan bencana.
Peserta dan Partisipasi
Bimtek ini dihadiri oleh perwakilan dari BPBD Provinsi, BPBD Kabupaten/Kota, Bappeda, Bagian Tata Pemerintahan, serta kecamatan yang telah mendeklarasikan partisipasinya dalam Gerakan KENCANA.
Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan dampak signifikan dalam penguatan kesiapsiagaan bencana di tingkat kecamatan dan mendorong perbaikan pelayanan publik terkait mitigasi bencana.
Melalui keterlibatan aktif semua pihak, Gerakan KENCANA diharapkan menjadi solusi strategis dalam menghadapi ancaman bencana di seluruh wilayah Indonesia, dengan kecamatan sebagai garda terdepan. ***