Namlea, Maluku (mediapesan) – Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Namlea, Abdulah Fatsey, dengan tegas mengecam tindakan intimidasi yang dilakukan Polres Buru terhadap salah satu pengurus cabangnya, Ikbal Akbar Koroy, yang menjabat sebagai Kabid PTKP.
Tindakan ini bermula dari pemanggilan Ikbal oleh Polres Buru terkait flayer seruan aksi yang dikeluarkan HMI Cabang Namlea.
Flayer tersebut menyerukan pencopotan Kapolres Buru dengan alasan penegakan hukum yang dinilai tebang pilih dan politis.
Dugaan Intimidasi dan Manipulasi BAP
Abdulah Fatsey mengungkapkan bahwa pemanggilan terhadap Ikbal pada Selasa, 21 Januari 2025, bertujuan untuk klarifikasi terkait flayer tersebut.
Namun, dalam prosesnya, Ikbal merasa dipaksa memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataan.
Permintaan keterangan yang dilakukan berbeda dengan isi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dikeluarkan. Dalam BAP, ada dugaan pencemaran nama baik yang sama sekali tidak pernah dilakukan Ikbal. Ini jelas bentuk intimidasi psikologis, tegas Abdulah.
Soroti Penegakan Hukum Tebang Pilih
HMI Cabang Namlea juga menyoroti kasus penangkapan seorang penambang emas berinisial BM di Desa Parbulu pekan lalu.
Penangkapan tersebut dinilai sebagai pengalihan isu, sementara para “bos besar” tambang emas ilegal tetap bebas beraktivitas tanpa tersentuh hukum.
Mereka yang terlibat dalam aktivitas tambang ilegal, seperti Haji Sultan, Komar, Haji Anas, dan lainnya, hingga kini tidak ada tindakan tegas dari pihak berwenang. Ini sangat mencederai rasa keadilan, ujar Abdulah.
Rencana Aksi Demonstrasi
Sebagai bentuk protes, HMI Cabang Namlea akan menggelar aksi demonstrasi pada Kamis, 23 Januari 2025.
Mereka menuntut agar Polres Buru menghentikan tindakan intimidasi terhadap Ikbal dan menegakkan hukum secara adil tanpa pilih kasih.
Semut di seberang pulau bisa terlihat, tapi gajah di depan mata tidak tampak. Polres harus segera bertindak adil dan menangkap para pelaku tambang ilegal yang selama ini kami sebutkan, pungkas Abdulah Fatsey.
HMI Cabang Namlea berharap aksi ini menjadi momentum untuk memperbaiki sistem penegakan hukum di wilayah Buru, sehingga keadilan benar-benar dirasakan oleh semua pihak. ***