MEDIAPESAN, Deli Serdang – Polemik kepemimpinan di lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang kembali mencuat, memicu kekhawatiran atas terganggunya program ketahanan pangan nasional, khususnya di wilayah Kecamatan Batang Kuis.
Martin Siregar, yang menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang Sarana dan Prasarana (PSP), disorot akibat sejumlah kebijakan yang dinilai mengganggu stabilitas sistem penyuluhan pertanian.
Keputusan yang diambil secara sepihak disebut telah berdampak pada potensi lahan sawah seluas lebih dari 1.290 hektare yang seharusnya menjadi andalan ketahanan pangan lokal.
- Iklan Google -
Jasa Pembuatan Website Berita
Sejumlah penyuluh pertanian dilaporkan ditarik dari wilayah tugas mereka tanpa pengganti.
Tiga posisi penyuluh di Batang Kuis saat ini dibiarkan kosong, memaksa penyuluh yang tersisa menangani hingga tiga desa sekaligus — kondisi yang disebut memperberat beban kerja dan menurunkan efektivitas program.
Bagaimana ketahanan pangan bisa tercapai jika keputusan diambil tanpa pertimbangan matang? ujar seorang sumber yang enggan disebutkan namanya.
Jasa Pembuatan Website Berita
Petani sangat membutuhkan penyuluh, tapi jumlahnya malah dikurangi.
Kritik juga diarahkan pada perombakan Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian (WKPP) yang telah tercatat dalam sistem nasional Simluhtan.
Akibatnya, seluruh dokumen rencana kerja, monografi, dan peta wilayah harus disusun ulang — menguras waktu dan anggaran negara.
- Iklan Google -
Semua sudah siap dari desa hingga provinsi. Tapi karena perubahan ini, semua harus diulang. Waktu habis, program rusak semua, kata seorang narasumber lainnya.
Saat ini, Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Batang Kuis hanya memiliki empat penyuluh aktif, ditambah seorang koordinator yang disebut tidak memiliki latar belakang pertanian.
Menanggapi tudingan tersebut, Martin Siregar menyatakan bahwa Deli Serdang memang tengah mengalami krisis kekurangan penyuluh lapangan (PPL).
Kami sudah mengusulkan penambahan personel, tapi keterbatasan anggaran membuat penambahan honorer tidak bisa dilakukan. Banyak PPL senior juga sudah pensiun, jelasnya.
Namun, sebagian kalangan menilai pernyataan tersebut tidak cukup menjawab persoalan di lapangan.
Bahkan, muncul dugaan bahwa kedekatan pribadi antara pejabat tertentu menjadi faktor penghambat evaluasi objektif.
Bupati Deli Serdang, Asriludin Tambunan, didesak untuk mengambil tindakan tegas demi menyelamatkan program swasembada pangan nasional.
Masyarakat berharap ketegasan dan kepekaan yang pernah ditunjukkan di awal masa kepemimpinannya dapat kembali terlihat.
Kami mencintai Deli Serdang, kami menyayangi Bupati kami. Tapi jangan sampai satu kesalahan kecil merusak seluruh sistem, bunyi pernyataan dari warga yang prihatin.
