Makassar | Mediapesan – Pasca penandatanganan kerja sama dengan Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Sulawesi Selatan, Asosiasi Pedagang Pasar (APP) GOR Sudiang langsung tancap gas.
Sejumlah program strategis digelar untuk memperbaiki tata kelola Pasar GOR Sudiang sekaligus memperkuat posisi ekonomi para pedagang.
Ketua APP GOR Sudiang, Madi, menyebut langkah pertama adalah pembenahan manajemen pasar.
- Iklan Google -
Kami ingin tata kelola yang lebih tertib dan profesional, katanya, Ahad, 17 Agustus 2025.
Selain itu, APP berencana membentuk Koperasi Pedagang GOR Sudiang, mengelola limbah plastik, dan memutakhirkan data pedagang.
Menurut Madi, koperasi akan menjadi basis kekuatan pedagang dalam mengakses modal usaha dan meningkatkan daya saing.
Jasa Pembuatan Website Berita
Sementara pengelolaan limbah plastik diharapkan menciptakan pasar yang bersih dan ramah lingkungan.
Madi juga menegaskan bahwa APP siap ikut menopang pendapatan daerah.
Meski lahan pasar ini milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, APP siap berkontribusi nyata terhadap PAD non-pajak melalui tata kelola yang profesional, transparan, dan akuntabel, ujarnya.
- Iklan Google -
Kepala UPT PSPKK Dispora Sulsel, Amriana, menyambut langkah cepat APP itu.
Kami berharap kolaborasi ini tidak hanya menghadirkan kenyamanan bagi pedagang dan masyarakat, tapi juga mampu meningkatkan kontribusi nyata terhadap PAD daerah, katanya saat dihubungi.
Tantangan besar memang menanti APP. Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pasar GOR Sudiang tahun ini ditetapkan Rp680 juta.
Hingga pertengahan Agustus, realisasi baru sekitar Rp330 juta.
Artinya, APP harus mengejar selisih lebih dari Rp300 juta dalam waktu kurang dari lima bulan.
Ketua LSM Inakor Sulsel, Asri, mengingatkan agar kerja sama ini tidak berhenti pada seremoni semata.
Kami akan mengawal agar pengelolaan benar-benar transparan dan akuntabel. Pasar adalah ruang hidup rakyat kecil, sehingga pengelolaannya harus berpihak pada pedagang, bukan segelintir elit, ujarnya.
Asri menambahkan evaluasi berkala mesti dilakukan secara terbuka dengan melibatkan pedagang.
Kalau tata kelola bersih dan pro rakyat, PAD daerah akan naik dengan sendirinya. Tapi jika pengawasan lemah, dikhawatirkan justru melahirkan masalah baru, katanya.
LSM Inakor, kata Asri, bahkan menyiapkan tim pengawas independen untuk memastikan tata kelola pasar sesuai prinsip good governance.
