Jakarta | Mediapesan – Bambang Soesatyo (Bamsoet), Anggota DPR RI/Ketua MPR RI ke-15 Ketua DPR RI ke-20 Ketua Komisi III DPR RI ke-7/Dosen Tetap Pascasarjana (S3) Imu Hukum Universitas Borobudur, Universitas Jayabaya dan Universitas Pertahanan (Unhan) menilai langkah Presiden Prabowo Subianto merajut harmoni politik dan memperkuat ketahanan nasional merupakan jawaban atas “tatanan yang tidak ideal” pasca-Pemilu 2024.
Dalam catatan politiknya, Bamsoet menyoroti keterbelahan masyarakat, melemahnya ekonomi, hingga maraknya korupsi sebagai tantangan serius yang butuh pembenahan.
Ia mengapresiasi tiga langkah konsolidasi Presiden: rekonsiliasi politik dengan lawan pemilu, peluncuran Koperasi Merah Putih dan Danantara untuk mengonsolidasi ekonomi, serta penataan ulang postur TNI.
- Iklan Google -
Kodrat kebinekaan tidak boleh dijadikan alasan permusuhan. Presiden sudah memulai konsolidasi, kata Bamsoet.
Namun, Bamsoet mengingatkan konsolidasi tidak boleh berhenti di situ.
Ia mendorong amandemen kelima UUD 1945 agar konstitusi adaptif terhadap tantangan zaman, sekaligus menutup celah KKN.
Jasa Pembuatan Website Berita
Pembenahan partai politik sebagai sokoguru demokrasi juga mendesak, termasuk evaluasi sistem pemilu langsung yang menelan biaya besar.
Data LIPI menunjukkan ongkos pencalonan kepala daerah mencapai Rp20–30 miliar, gubernur Rp100 miliar.
Transparency International Indonesia 2024 mencatat 60 persen kandidat mengaku terbebani biaya kampanye.
- Iklan Google -
Politik uang merusak kualitas demokrasi. Model pemilihan harus lebih efisien dan menutup peluang korupsi, jelasnya.
Catatan Bamsoet ini memberi pesan: kepemimpinan Prabowo harus berani menyelesaikan akar masalah, bukan sekadar merespons krisis.
Pekerjaan rumah reformasi konstitusi, partai politik, dan demokrasi berbiaya tinggi akan menentukan arah bangsa ke depan. ***
