Makassar | Mediapesan – Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Koordinator Wilayah VIII, yang membina 12 cabang di Sulawesi Barat, Selatan, dan Tenggara, mengeluarkan pernyataan sikap keras menanggapi situasi politik nasional.
Organisasi mahasiswa ini menilai bangsa terus diguncang ketidakadilan, kekerasan aparat, serta arogansi politik Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Aksi demonstrasi yang berlangsung sejak 25 Agustus 2025 menjadi titik awal eskalasi.
- Iklan Google -
Gelombang protes dipicu kebijakan kenaikan tunjangan anggota DPR dan sejumlah pernyataan kontroversial wakil rakyat.
Namun, aksi itu justru direspons dengan tindakan represif aparat kepolisian.
Insiden pada 28 Agustus 2025, yang menewaskan pengemudi ojek online Affan Kurniawan setelah ditabrak kendaraan taktis Brimob, memperuncing ketegangan.
Jasa Pembuatan Website Berita
GMKI menyebut kasus itu sebagai bukti kegagalan Polri dalam melindungi rakyat.
Empat Poin Sikap
Dalam pernyataan resminya, GMKI Wilayah VIII menegaskan empat sikap utama:
- Iklan Google -
1. Presiden Jangan Berlindung di Balik Institusi
GMKI menuntut Presiden Prabowo Subianto tidak diam melihat aparat bertindak represif.
Presiden wajib turun tangan memulihkan kondisi bangsa—jika tidak, rakyat akan menilai kepemimpinannya hanyalah topeng tanpa keberanian, tulis GMKI.
2. DPR Bukan Pasar Gelap Kebijakan
Organisasi ini menolak keras kenaikan tunjangan DPR yang dianggap mencekik rakyat kecil.
DPR yang seharusnya mengabdi malah berubah menjadi tukang dagang kepentingan. Jika DPR berpihak pada oligarki, maka keberadaannya adalah pengkhianatan terhadap konstitusi.
3. Pemecatan Anggota DPR Bermasalah
GMKI menuntut agar anggota DPR yang melontarkan ucapan dan tindakan melecehkan rakyat segera dipecat.
Menurut mereka, status nonaktif bukanlah solusi.
4. Polri Jangan Jadi Mesin Kekerasan Negara
GMKI meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bertanggung jawab atas jatuhnya korban jiwa.
Polisi bukan algojo yang memukul aspirasi rakyat dengan tameng dan peluru gas, tegas mereka.
Seruan GMKI
Koordinator Wilayah VIII GMKI, Muh. Vicky Ridho, menegaskan pihaknya tidak akan berhenti menyuarakan perlawanan moral.
Kami muak melihat DPR menjual kebijakan, Presiden yang lamban merespons jeritan rakyat, dan Polri yang lebih sibuk menakut-nakuti rakyat daripada melindungi. Jika negara ini terus dijalankan dengan logika kekuasaan, bukan keadilan, maka jangan salahkan rakyat jika memilih melawan, kata Vicky dalam pernyataan tertulis.
Ia menutup dengan seruan keras kepada seluruh kader GMKI di Sulselbara:
“GMKI akan terus berdiri di garis depan. Kami tidak takut. Ini bukan sekadar sikap, tapi perlawanan moral. Negara ini milik rakyat, bukan milik DPR, bukan milik segelintir pejabat, apalagi milik aparat bersenjata.”
