Jakarta | Mediapesan – Dinamika sosial dan politik yang mengemuka belakangan ini menjadi perhatian serius berbagai kalangan.
Aksi demonstrasi di sejumlah daerah pada pekan lalu tak hanya menyuarakan aspirasi rakyat, tetapi juga diwarnai kericuhan yang menimbulkan kegelisahan di tengah masyarakat.
Dalam situasi tersebut, peran media dinilai krusial untuk menjaga ruang publik tetap sehat dan kondusif.
- Iklan Google -
Kesadaran inilah yang melatarbelakangi Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) menggelar rapat pengurus harian secara daring melalui aplikasi Zoom, Selasa lalu (2/9/2025).
Rapat tersebut diikuti oleh Dewan Pembina SMSI Reda Mathovani, yang juga menjabat Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejaksaan Agung RI, bersama Dewan Penasihat dan Dewan Pakar SMSI.
Forum ini diharapkan dapat memberi pandangan objektif dalam merespons perkembangan bangsa.
Jasa Pembuatan Website Berita
Ketua Umum SMSI Firdaus menegaskan, media memiliki tanggung jawab besar untuk menghadirkan suara yang menyejukkan di tengah kondisi bangsa yang penuh tantangan.
Bagaimana kita merumuskan agar SMSI memberikan kontribusi nyata bagi persatuan di tengah kondisi bangsa saat ini. Sebagai organisasi pers terbesar di Indonesia, kami mendorong dialog, meredam ketegangan, dan menyampaikan pandangan konstruktif untuk pemerintah maupun masyarakat pers, ujar Firdaus.
Menurut dia, setiap langkah SMSI harus berpijak pada aspirasi berbagai kalangan.
- Iklan Google -
Karena itu, rapat pengurus harian ini menjadi pintu awal untuk menyerap pandangan dari Dewan Pembina dan Dewan Pakar, sebelum merumuskan pernyataan sikap secara nasional.
Dalam diskusi, SMSI mengingatkan pentingnya media menjaga demokratisasi tanpa terjebak dalam arus konflik dan narasi provokatif.
Media, kata Firdaus, dapat berperan sebagai jembatan antara rakyat dan pemerintah.
Dewan Pakar SMSI, Prof Henri Subiakto, menambahkan, pemerintah tetap perlu menuntaskan isu-isu krusial yang menyedot perhatian publik.
Jangan sampai kasus penting hilang dari perhatian karena tertutup oleh maraknya aksi-aksi demonstrasi, ujarnya.
Adapun Dewan Penasihat SMSI, Prof Taufiqurahman, menekankan bahwa aksi massa perlu dipandang sebagai bagian dari ekspresi demokrasi.
Namun, menurut dia, SMSI harus tegas menyuarakan penghentian kekerasan, provokasi, dan agitasi yang berpotensi memecah belah bangsa.
SMSI perlu menampilkan berita-berita yang solutif dan meredakan ketegangan. Informasi yang disajikan media siber hendaknya meneduhkan, bukan menambah perpecahan, kata Taufiq.
Sebagai tindak lanjut, SMSI menggelar Rapat Pleno Nasional pada Rabu lalu (3/9/2025) dengan melibatkan pengurus daerah dari seluruh Indonesia.
Forum tersebut akan menghimpun pandangan dan aspirasi dari berbagai wilayah.
Firdaus menambahkan, hasil rapat pleno akan dirumuskan menjadi pernyataan sikap resmi SMSI yang dijadwalkan diumumkan pada Jumat (5/9/2025).
Pernyataan ini diharapkan bukan sekadar respons sesaat, tetapi menjadi dokumen moral yang mewakili aspirasi bersama, menjaga keutuhan bangsa, dan memperkuat demokrasi, ujar Firdaus.
