Cilegon | Mediapesan – PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN), Subholding Gas Pertamina, kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung agenda swasembada energi nasional melalui pemanfaatan gas bumi.
Hal itu disampaikan dalam kunjungan kerja spesifik Komisi XII DPR RI di Station Bojonegara pada Rabu lalu (24/9/2025).
Pertemuan tersebut menjadi ruang diskusi strategis mengenai tantangan pengelolaan gas bumi, mulai dari kebutuhan infrastruktur, skema harga yang kompetitif, hingga jaminan keberlanjutan pasokan.
Direktur Infrastruktur dan Teknologi PGN, Hery Murahmanta, menekankan posisi gas bumi sebagai tulang punggung transisi energi nasional menuju target Net Zero Emission (NZE) 2060.
Gas bumi diharapkan bisa menjadi alternatif pengganti LPG impor, sejalan dengan arahan Presiden dalam Asta Cita. Kami akan terus berusaha mengoptimalkan pengembangan infrastruktur agar pemanfaatannya bisa dirasakan di seluruh lapisan masyarakat, ujar Hery.
PGN saat ini mengoperasikan jaringan infrastruktur terintegrasi lebih dari 33.000 km pipa, fasilitas regasifikasi LNG, dan stasiun pengisian bahan bakar gas.
Di Cilegon, perusahaan menyalurkan gas sekitar 40,87 BBTUD kepada lebih dari 16.000 pelanggan, termasuk rumah tangga, usaha kecil, komersial, dan industri.
Secara total di Banten, PGN telah membangun lebih dari 84.000 jaringan gas rumah tangga, baik lewat pendanaan APBN maupun investasi mandiri.
- Iklan Google -
Sebaran jaringan meliputi Cilegon, Serang, Tangerang, hingga Tangerang Selatan.
Namun, Hery mengingatkan, perluasan jargas membutuhkan dukungan kebijakan yang lebih kuat.
Percepatan perizinan, insentif keekonomian, dan sosialisasi kepada masyarakat menjadi kunci agar pembangunan jargas berjalan lebih optimal, katanya.
Dalam forum itu, Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Putri Zulhas, dan Bupati Serang, Ratu Rachmatuzakiyah, sama-sama menekankan perlunya percepatan pemerataan infrastruktur energi.
Keduanya menilai gas bumi lebih aman, praktis, dan efisien dibanding energi fosil impor.
PGN menargetkan perluasan jargas di masa depan melalui sinergi dengan DPR dan pemerintah daerah.
Selain pemerataan energi bersih, strategi ini juga diarahkan untuk menekan ketergantungan impor energi serta memperkuat daya saing industri di tingkat nasional.