Makassar | Mediapesan – Senin (29/9/2025) menjadi hari yang tidak biasa bagi ribuan siswa SMA/SMK di Sulawesi Selatan.
Untuk pertama kalinya, Pemilihan Ketua OSIS (Pilketos) tingkat SLTA digelar serentak di seluruh kabupaten/kota di provinsi ini.
Di Kabupaten Enrekang, Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat turun langsung mendampingi pelaksanaan di 19 sekolah.
- Iklan Google -
Menurut KPU, agenda ini bukan sekadar rutinitas organisasi pelajar, melainkan bagian dari pendidikan pemilih di luar tahapan pemilu.
Alhamdulillah selama tahapan Pilketos, KPU intens melakukan pendampingan guna memastikan Pilketos ini berjalan dengan lancar dan sesuai tahapan, kata Muhammad Rahmat, Koordinator Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM KPU Enrekang.
Kendala: PKL hingga Internet
Meski berjalan relatif lancar, Rahmat tak menutup mata atas sejumlah hambatan.
Jasa Pembuatan Website Berita
Beberapa SMK tidak bisa menghadirkan seluruh siswanya karena jadwal Pilketos beririsan dengan Praktek Kerja Lapangan (PKL).
Akibatnya, ada kelompok siswa yang kehilangan kesempatan memilih.
Di sisi lain, keterbatasan infrastruktur membuat tidak semua sekolah dapat menggunakan sistem e-voting.
- Iklan Google -
Yang kami dapatkan itu informasinya di SMK 1 Enrekang, SMK PGRI, dan SMK 3 Enrekang, jelas Rahmat.
Kendala teknis ini memperlihatkan bahwa praktik demokrasi digital masih menghadapi tantangan serius, terutama di sekolah-sekolah daerah.
Miniatur Demokrasi
Meski begitu, KPU tetap menyebut mayoritas pelaksanaan Pilketos berjalan aman, lancar, dan sukses hingga penghitungan suara.
Lebih dari itu, Pilketos serentak dipandang sebagai “miniatur demokrasi” yang dapat menjadi fondasi kesadaran politik generasi muda.
Harapan KPU Enrekang dari Pilketos ini adalah pemilih pemula bisa sedini mungkin paham tentang demokrasi dan bagaimana menjadi pemilih cerdas, ujar Rahmat.
Dengan jumlah pemilih pemula yang terus bertambah, Pilketos serentak di Sulsel bukan hanya ajang perebutan kursi OSIS, melainkan latihan awal bagi para siswa untuk kelak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu atau pilkada secara bertanggung jawab.
