Makassar | Mediapesan – Sebanyak 12 advokat dari Kongres Advokat Indonesia (KAI) resmi diambil sumpahnya pada Sidang Terbuka Pengadilan Tinggi (PT) Makassar, Senin (29/9/2025).
Prosesi berlangsung di Aula lantai dua PT Makassar, Jalan Urip Sumoharjo KM 4, berdasarkan Pasal 4 UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta surat resmi PT Makassar Nomor 5826/PAN.PT.W22/PW.1.1.2/IX/2025.
Pengambilan sumpah ini menandai awal perjalanan profesi bagi para advokat dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan.
Usai pengucapan sumpah, penandatanganan berita acara dilakukan secara simbolis oleh dua perwakilan, yakni A. Ayu Herayana R, S.H., dan A. Muhammad Aprisal Setiawan, S.H., di hadapan majelis hakim.
- Iklan Google -
Ketua PT Makassar, Dr. H. Zaenuddin, S.H., M.Hum., menegaskan bahwa sumpah advokat tidak berhenti pada seremonial.
Ia menyinggung problem klasik penegakan hukum di Sulsel: salah tangkap hingga praktik mafia tanah.
Saya berharap advokat baru dapat menjalankan ikrar dengan profesional. Jangan menolak masyarakat tidak mampu yang butuh pendampingan hukum. Tegakkan integritas, dan lindungi masyarakat dari mafia tanah, ujarnya.
Jasa Pembuatan Website Berita
Pelaksana tugas Ketua DPD KAI Sulsel, Achyar H. Maya, yang juga Ketua Tim Hukum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sulsel, menekankan pentingnya profesionalisme dan etika.
Menurutnya, advokat adalah profesi mulia yang tak bisa dipisahkan dari tanggung jawab sosial.
Acara ditutup dengan penyerahan cenderamata dari Achyar kepada Ketua PT Makassar, diikuti doa bersama dan sesi foto.
- Iklan Google -
Tantangan Advokat di Tengah Mafia Tanah dan Akses Keadilan
Pesan Ketua PT Makassar tidak datang tanpa alasan.
Sulawesi Selatan dalam beberapa tahun terakhir menjadi sorotan terkait kasus mafia tanah—praktik yang melibatkan oknum pejabat, notaris, hingga aparat penegak hukum.
Advokat kerap dituntut hadir sebagai pembela warga yang dirugikan, tetapi di sisi lain tak jarang justru terseret dalam jejaring mafia itu sendiri.
Selain mafia tanah, masalah lain yang mengintai adalah akses keadilan.
Data Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di sejumlah daerah menunjukkan masih banyak masyarakat miskin yang kesulitan mendapatkan pendampingan hukum, meski advokat diwajibkan memberi bantuan hukum gratis.
Di tingkat nasional, problem serupa juga muncul.
Organisasi advokat kerap terjebak dalam konflik internal, perebutan legitimasi, hingga rivalitas politik.
Hal ini membuat konsolidasi profesi advokat di Indonesia berjalan lambat, sementara kebutuhan masyarakat terhadap bantuan hukum justru semakin besar.
Dengan latar itu, sumpah 12 advokat baru di Makassar bukan sekadar pengukuhan profesi, melainkan penegasan ulang bahwa advokat dituntut berdiri di sisi publik—bukan sekadar menjalankan formalitas hukum.
