Mediapesan | Jakarta – Pemerintah mempertegas langkah kolektif memperkuat ekonomi syariah nasional lewat Forum Sinergi Pusat dan Daerah dalam Pengembangan Ekonomi Syariah, bagian dari rangkaian acara The 12th Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2025 yang digelar di JIEXPO Convention Centre, Jakarta.
Acara hasil kolaborasi Bank Indonesia, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, dan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) ini dihadiri oleh berbagai tokoh penting, termasuk Wakil Presiden RI periode 2019–2024 Ma’ruf Amin, Gubernur BI Perry Warjiyo, serta Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyoroti pesatnya perkembangan ekonomi syariah Indonesia yang kini diakui dunia.
- Iklan Google -
Dalam sepuluh tahun terakhir, Indonesia berhasil naik dari peringkat ke-10 menjadi ke-3 dalam ekonomi syariah global. Ini menunjukkan hasil nyata sinergi lintas sektor, ujarnya.
Sementara Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa ekonomi syariah akan menjadi bagian dari prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045.
Ekonomi syariah berperan strategis dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 melalui penguatan keuangan syariah, optimalisasi dana sosial, dan pengembangan industri halal serta UMKM, jelasnya.
Jasa Pembuatan Website Berita
Wakil Presiden RI periode 2019–2024 K.H. Ma’ruf Amin menambahkan pentingnya membangun fondasi hukum yang kuat sekaligus meningkatkan literasi masyarakat agar ekonomi syariah tumbuh inklusif.
Prinsip penting yang harus kita pegang adalah membangun konstitusi ekonomi syariah melalui Undang-Undang sebagai navigasi, serta memperkaya literasi masyarakat, kata Ma’ruf.
Dalam sesi diskusi panel, Direktur PEIPD Kemendagri Iwan Kurniawan menegaskan perlunya integrasi kebijakan ekonomi syariah dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.
- Iklan Google -
Sementara itu, perwakilan Bappenas dan KNEKS menyoroti peran strategis Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) sebagai motor penggerak ekonomi syariah di tingkat lokal.
Sebagai tindak lanjut, KDEKS bersama pemerintah daerah akan menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengembangan Ekonomi Syariah yang ditargetkan rampung paling lambat pada 22 Oktober 2025.
Forum ini menjadi bukti komitmen pemerintah memperkuat kolaborasi lintas wilayah dan sektor dalam mewujudkan visi besar: menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah terkemuka dunia.
