Mediapesan | Jakarta – Transformasi digital tak hanya soal kemajuan teknologi, tetapi juga tentang cara pemerintah daerah (pemda) beradaptasi untuk melayani masyarakat dengan lebih baik.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan hal ini saat membuka Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia dan Indonesia Fintech Summit & Expo di Hall B Jakarta International Convention Center (JICC), Jumat (31/10/2025).
Dalam sambutannya, Tito menekankan pentingnya memperkuat literasi keuangan digital di lingkungan pemerintah daerah (Pemda).
- Iklan Google -
Langkah ini, menurutnya, merupakan fondasi bagi keberhasilan penerapan e-government dan sekaligus strategi efektif untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Mudah-mudahan nanti juga bisa disuarakan ke teman-teman lain, 552 pemerintah daerah, 38 provinsi, 98 kota, 416 kabupaten untuk digitalisasi pemerintah, e-government. Dari awal, kami memang selalu mendukung, terutama adanya sistem digital, ujar Tito.
Ia menjelaskan bahwa transformasi digital di pemerintahan harus dilakukan melalui dua tahapan penting.
Jasa Pembuatan Website Berita
Pertama, membangun literasi digital dan finansial aparatur Pemda agar siap mengelola sistem digital dengan baik. Kedua, mengintegrasikan sistem digital daerah dengan sistem nasional, sehingga alur data dan transaksi antardaerah menjadi seragam dan transparan.
Dengan integrasi tersebut, Tito menilai, potensi kebocoran anggaran dapat ditekan.
Alur transaksi dan pelaporan menjadi lebih transparan. Dengan begitu, akuntabilitas meningkat, kebocoran bisa diminimalkan, ujarnya.
- Iklan Google -
Dukcapil sebagai Fondasi E-Government
Dalam kesempatan itu, Tito juga menyoroti peran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) sebagai tulang punggung digitalisasi pemerintahan.
Dukcapil, kata dia, menyimpan sekitar 99 persen data penduduk Indonesia beserta biometriknya — mulai dari sidik jari, iris mata, hingga face recognition.
Data tersebut, lanjutnya, menjadi kunci penting dalam verifikasi identitas di berbagai sektor, termasuk perbankan, layanan investasi, online shopping, hingga teknologi finansial.
“Sekarang cukup menggunakan satu alat, yaitu wajah. Tidak mungkin tertukar, dan ini sangat membantu sistem verifikasi finansial kita,” jelasnya.
Digitalisasi untuk PAD yang Transparan
Mendagri juga menyoroti lemahnya sistem pencatatan pajak daerah yang kerap tidak sepenuhnya tercermin dalam laporan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
Ia mencontohkan sektor pajak hotel, restoran, dan parkir yang masih banyak mengalami kebocoran.
“Digitalisasi adalah instrumen penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan transparansi keuangan daerah, tegasnya.
Melalui penerapan sistem digital, Tito berharap penerimaan pajak masyarakat dapat langsung tercatat dan masuk ke kas daerah tanpa celah manipulasi.
Dengan begitu, peningkatan PAD dapat dicapai tanpa menambah beban baru bagi masyarakat kecil.
“Saya berpikir ini bagaimana caranya teman-teman Pemda bisa mendapatkan PAD melalui digitalisasi,” tandasnya.
Pernyataan Mendagri Tito Karnavian menunjukkan arah kebijakan yang menempatkan digitalisasi bukan semata-mata sebagai inovasi teknologi, tetapi sebagai strategi pemerintahan bersih dan efisien.
Digitalisasi keuangan daerah menjadi kunci untuk mendorong transparansi fiskal dan mengoptimalkan pendapatan daerah tanpa harus menaikkan pajak.
Namun, tantangan terbesar justru terletak pada kesiapan sumber daya manusia di daerah.
Literasi digital bukan hanya soal kemampuan teknis, tetapi juga perubahan budaya kerja birokrasi agar lebih terbuka, cepat, dan akuntabel.
Jika ini tidak disertai peningkatan kapasitas dan integritas, digitalisasi bisa menjadi proyek mahal tanpa hasil nyata.
