Mediapesan | Aceh Timur – Tanah Aceh dikenal sebagai wilayah yang diberkahi.
Kaya sumber daya alam, hasil bumi berlimpah, laut yang tak pernah lelah memberi kehidupan.
Namun, di balik segala limpahan itu, masih banyak rakyat Aceh yang hidup di rumah tak layak huni — berdinding papan rapuh, beratap bocor, bahkan sebagian tanpa atap sama sekali.
Sudah lebih dari dua dekade Aceh hidup dalam suasana damai.
Namun, kedamaian itu belum sepenuhnya menjelma menjadi kesejahteraan.
Jika kita menyusuri desa-desa di Aceh Timur, Pidie, Aceh Barat hingga Simeulue, pemandangan yang muncul kerap ironis: di tengah proyek-proyek besar dan gedung-gedung megah, masih berdiri rumah-rumah rakyat miskin yang lusuh dan nyaris roboh.
Pemerintah daerah acap kali berbicara lantang tentang pembangunan infrastruktur raksasa — jalan tol, jembatan megah, dan terowongan yang membelah pegunungan.
Tetapi, pertanyaannya: di mana tempat bagi pembangunan manusia dan kesejahteraan dasar rakyat kecil? Bukankah rumah yang layak adalah kebutuhan paling mendasar, bahkan sebelum jalan tol dan gedung bertingkat?
Untuk apa Aceh membangun terowongan jika warganya masih tidur di bawah atap bocor? Untuk apa membangun monumen kemegahan jika anak-anak Aceh belajar di rumah reot yang nyaris ambruk?
Aceh sejatinya tidak miskin. Bahkan, jika dikelola dengan transparan, jujur, dan berpihak pada rakyat, Aceh dapat jauh lebih makmur dari banyak provinsi lain — bahkan bisa menyaingi negara kecil kaya sumber daya seperti Brunei Darussalam.
- Iklan Google -
Yang menjadi soal adalah kemauan politik dan keberpihakan pemimpin terhadap rakyatnya.
Kini saatnya Pemerintah Aceh bersama 23 kabupaten/kota menegakkan kembali komitmen moral dan sosial: memprioritaskan program pembangunan 10.000 rumah layak huni pada tahun 2026.
Cita-cita besar kita sederhana namun bermakna:
“Aceh Bebas Rumah Tak Layak Huni 2026.”
Jangan biarkan lagi keluarga Aceh tidur di bawah atap bocor.
Jangan biarkan anak Aceh belajar di lantai tanah. Kekayaan Aceh harus kembali kepada rakyat Aceh.
Rumah yang layak bukan sekadar dinding dan atap — ia adalah simbol martabat rakyat dan bukti nyata kehadiran negara di tengah masyarakat.
Sudah waktunya pembangunan di Aceh berpihak pada manusia, bukan hanya pada beton dan angka proyek.
Karena kesejahteraan sejati dimulai dari rumah yang layak — tempat rakyat merasa aman, bermartabat, dan memiliki harapan untuk masa depan yang lebih baik.




