Mediapesan | Jakarta – Dua lembaga negara, Badan Gizi Nasional (BGN) dan Badan Pusat Statistik (BPS), sepakat menjalin kerja sama strategis untuk mengukur dampak penerapan program Makan Bergizi Gratis (MBG) terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Kerja sama ini dipandang krusial karena hasil survei bersama tersebut diharapkan mampu menunjukkan seberapa besar pengaruh program MBG terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kinerja ekonomi nasional.
6 Januari nanti tepat satu tahun program MBG. Kami berharap BPS dapat menampilkan data yang menarik tentang pengaruh pelaksanaan program MBG dalam pertumbuhan ekonomi, ujar Wakil Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang, saat bertemu dengan Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, di Kantor Pusat BPS, Jakarta, Kamis (6/11/2025).
Amalia menyambut positif inisiatif tersebut. Menurutnya, sebagai lembaga pemerintah non-kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, BPS berkomitmen menyediakan data yang akurat bagi pemerintah dan publik.
“Kami senang bisa bekerja sama dengan BGN, apalagi dalam konteks memperkuat kebijakan berbasis data,” ujar Amalia.
Selain fokus pada dampak ekonomi, BGN juga mengajak BPS mengembangkan sistem statistik terpadu untuk memantau perkembangan para penerima manfaat program MBG — mulai dari tingkat partisipasi dan kehadiran siswa hingga indikator pertumbuhan fisik seperti berat dan tinggi badan.
“Data-data ini penting untuk menilai sejauh mana MBG berkontribusi pada peningkatan kualitas gizi anak-anak sekolah,” jelas Nanik.
Amalia menilai kolaborasi lintas lembaga ini dapat memperkaya analisis kebijakan pemerintah.
Ia berharap BGN dapat berbagi data operasional, termasuk lokasi dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
- Iklan Google -
“Data itu bisa kami overlay dengan peta kemiskinan, pendidikan, atau indikator sosial lainnya,” ujarnya.
Menanggapi hal itu, Nanik menegaskan kesiapan BGN membuka akses data bagi kepentingan analisis bersama.
“Kami berdua senang bekerja sama sebagai sahabat, demi bangsa dan negara,” katanya menutup pertemuan.
Kerja sama ini menandai langkah awal menuju kebijakan gizi dan ekonomi berbasis bukti — pendekatan yang menempatkan data sebagai fondasi utama dalam menilai efektivitas program sosial nasional.



