Mediapesan | Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polkam), Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago, menerima jajaran pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat yang dipimpin Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir, di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta Pusat, Jumat (21/11/2025).
Pertemuan ini berlangsung dalam suasana diskusi terbuka mengenai berbagai persoalan nasional—dari keamanan informasi hingga ketahanan literasi publik.
Salah satu isu yang mencuat adalah minimnya konten edukatif yang dapat diakses anak-anak dan generasi muda.
Djamari menilai ruang belajar publik belum cukup diperkaya oleh konten sejarah dan pengetahuan yang mudah dicerna.
“Kita kurang memiliki konten edukatif yang bisa diakses anak-anak, termasuk sejarah,” ujar Djamari, menegaskan pentingnya intervensi negara.
Ia mendorong pemerintah mengoordinasikan kementerian dan lembaga terkait untuk memproduksi lebih banyak film pendek maupun panjang yang mampu meningkatkan literasi publik.
Menurutnya, ekosistem media edukatif tidak akan bertumbuh tanpa kerja sama lintas institusi.
Djamari juga melihat PWI sebagai mitra strategis dalam memperkuat pendidikan masyarakat melalui media yang relevan, berimbang, dan berkualitas.
PWI: Sejarah Panjang, Tanggung Jawab Panjang
Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir, menyambut gagasan tersebut.
- Iklan Google -
Ia menekankan bahwa PWI sejak berdiri pada 1946 memiliki DNA perjuangan dalam membangun kesadaran publik melalui jurnalisme yang kritis dan mendidik.
Munir menilai disrupsi informasi saat ini menuntut kerja sama lebih erat antara media dan pemerintah untuk menjaga ketahanan nasional.
“PWI konsen, bagaimana informasi yang dikonsumsi masyarakat adalah informasi berkualitas, yang mendidik, mencerahkan, dan memberdayakan,” ujar Munir yang juga Direktur Utama LKBN Antara.
Ia menyatakan PWI siap berkolaborasi dengan Kemenko Polkam untuk memperkuat ruang publik dari banjir informasi yang tidak terverifikasi, sembari mendorong produksi konten nasional yang memperkaya literasi generasi muda.
Pertemuan tersebut menegaskan satu hal: kemampuan Indonesia bertahan di tengah gempuran informasi global tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada ekosistem media yang sehat, edukatif, dan berpihak pada pengetahuan publik.



