MEDIAPESAN.COM | Jakarta – Sebuah negara bisa memiliki pesawat tempur, kapal perang dan pasukan dalam jumlah besar, namun tetap rentan ketika rantai pasoknya terputus, teknologinya dibatasi atau sistem digitalnya lumpuh.
Gambaran itulah yang disoroti Bambang Soesatyo dalam rapat pleno KADIN Indonesia di Jakarta, Rabu (9/9/2026). Menurut anggota DPR dari Partai Golkar tersebut, ancaman terhadap keamanan Indonesia semakin sulit dipisahkan dari persoalan ekonomi dan teknologi.
“Perang modern tidak selalu diawali dengan tembakan,” kata Bambang.
Embargo teknologi, serangan siber, perang dagang, disinformasi dan gangguan rantai pasok, menurutnya, dapat menjadi instrumen tekanan yang sama seriusnya dengan kekuatan militer konvensional.
Indonesia saat ini memiliki fondasi ekonomi yang relatif kuat. Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,45% pada semester pertama 2026, sementara realisasi investasi mencapai Rp1.010,6 triliun. Tetapi angka-angka tersebut, kata Bambang, seharusnya tidak hanya dibaca sebagai indikator pertumbuhan.
Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah modal yang masuk memperkuat kemampuan Indonesia memproduksi teknologi, membangun industri domestik dan mengurangi ketergantungan pada pemasok asing.
Persoalan itu menjadi semakin relevan di sektor pertahanan. Ketika sebuah sistem persenjataan bergantung pada komponen, perangkat lunak, suku cadang atau kemampuan pemeliharaan dari luar negeri, kepemilikan alutsista tidak selalu berarti kemandirian strategis.
Bambang karena itu mendorong perubahan ukuran keberhasilan industri pertahanan: bukan sekadar berapa banyak pesawat, kapal atau kendaraan tempur yang dapat dibeli, tetapi seberapa jauh Indonesia menguasai desain, komponen, perangkat lunak, pemeliharaan dan modernisasi.
“Merakit produk di dalam negeri belum otomatis berarti kita menguasai teknologinya,” ujarnya.
Ia juga menempatkan kepastian hukum dan keamanan berusaha dalam kerangka yang sama. Dunia usaha, katanya, membutuhkan perizinan yang sederhana, kepastian kontrak, perlindungan aset dan data serta keamanan siber.
Dengan target investasi nasional yang terus meningkat, tantangannya bukan sekadar menarik lebih banyak modal. Indonesia juga harus memastikan investasi tersebut meninggalkan kapasitas yang bertahan di dalam negeri: pekerjaan, teknologi, industri dan rantai pasok.
Dalam perspektif itu, ketahanan nasional bukan lagi hanya persoalan seberapa kuat negara menghadapi serangan. Ia juga menyangkut apakah negara mampu tetap berproduksi, berkomunikasi, memasok kebutuhan strategis dan mempertahankan infrastrukturnya ketika tekanan eksternal datang tanpa satu pun tembakan dilepaskan.
