MEDIAPESAN.COM | Jakarta – Ketua Umum Koperasi FANANTARA H.M. Hasy’ari Nasution menyatakan dukungan terhadap kebijakan PT Agrinas Palma Nusantara yang menghentikan pola Kerja Sama Operasional (KSO) dan mengalihkan pengelolaan sejumlah lahan perkebunan sawit sitaan negara melalui vendorisasi, kemitraan koperasi masyarakat dan pengelolaan sementara.
Hasy’ari mengatakan perubahan pola tersebut diperlukan untuk memperkuat tata kelola dan memastikan aset perkebunan yang menjadi bagian dari kekayaan negara tetap produktif serta memberikan manfaat kepada masyarakat.
“Kami mendukung keputusan Agrinas untuk membenahi pola pengelolaan lahan sawit negara. Yang harus menjadi prioritas adalah bagaimana aset negara tetap terjaga, produktif, dan hasilnya memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” kata Hasy’ari dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (11/9/2026).
Menurut Hasy’ari, pengelolaan lahan negara harus disertai target produksi, pemeliharaan tanaman, pengamanan aset dan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas.
Ia merujuk pada penjelasan Direktur Operasional PT Agrinas Palma Nusantara Tuhu Bangun bahwa sejumlah KSO dihentikan setelah evaluasi menemukan pola kerja sama yang dinilai tidak memiliki target produksi yang jelas.
“Kalau lahan negara dikelola, harus jelas siapa yang mengelola, apa kewajibannya, berapa target produksinya dan bagaimana hasilnya dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Dukung Vendorisasi
FANANTARA juga mendukung penggunaan vendor untuk pekerjaan teknis perkebunan, seperti pemeliharaan tanaman, panen, pembersihan gawangan dan pengangkutan tandan buah segar (TBS), dengan syarat dilakukan secara transparan dan terukur.
Hasy’ari mengatakan sistem tersebut dapat membuat tanggung jawab pekerjaan lebih jelas karena pelaksanaan dan hasilnya dapat dievaluasi berdasarkan standar yang ditetapkan Agrinas.
“Yang kita dukung adalah sistem yang membuat pekerjaan jelas, target jelas, pengawasan jelas dan hasilnya bisa diukur,” katanya.
Koperasi dan Petani
Hasy’ari menilai kemitraan langsung dengan koperasi masyarakat, petani dan kelompok tani perlu menjadi bagian penting dalam pengelolaan lahan sawit negara.
Ia mengimbau koperasi dan kelompok tani di berbagai daerah memanfaatkan skema kemitraan yang disiapkan Agrinas agar manfaat ekonomi perkebunan dapat lebih banyak berputar di daerah.
“Koperasi jangan hanya menjadi penonton. Petani dan kelompok tani juga harus diberikan ruang untuk terlibat secara langsung dalam pengelolaan ekonomi perkebunan,” ujarnya.
Hasy’ari juga mengingatkan masyarakat agar mempertimbangkan rekam jejak calon mitra dan tidak kembali bekerja sama dengan pihak yang, menurut dia, sebelumnya bermasalah dengan masyarakat atau melanggar ketentuan hukum.
Pengelolaan Sementara
FANANTARA turut mendukung pengelolaan sementara terhadap lahan yang masih dalam proses penataan. Menurut Hasy’ari, langkah tersebut diperlukan untuk mencegah lahan dan tanaman terbengkalai selama masa transisi.
“Kalau dibiarkan, tanaman rusak, produksi hilang dan negara yang dirugikan. Karena itu, pengelolaan sementara untuk menjaga aset merupakan langkah yang tepat,” katanya.
Hasy’ari mengatakan dukungan FANANTARA terhadap kebijakan Agrinas didasarkan pada pentingnya menjaga aset negara, meningkatkan produktivitas perkebunan dan memperluas keterlibatan koperasi serta petani.
Ia menilai prinsip tata kelola perusahaan yang baik, target produksi, pengawasan, pengamanan aset dan partisipasi masyarakat perlu diterapkan secara bersamaan.
“Intinya, lahan negara harus diselamatkan, dikelola secara profesional, produktif dan hasilnya kembali untuk rakyat,” kata Hasy’ari.
FANANTARA, lanjut dia, siap mendorong koperasi dan kelompok tani untuk mengambil peran dalam pengelolaan lahan secara produktif dan bertanggung jawab, sejalan dengan semangat organisasi untuk mendukung petani, kelompok tani, koperasi dan pengusaha mandiri Indonesia.
