JAKARTA, 30 September 2026 – Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Wilson Lalengke mengajak masyarakat menjadikan peringatan 30 September sebagai momentum untuk mengenang pengorbanan para pahlawan sekaligus merefleksikan tanggung jawab warga negara dalam menjaga kehidupan berbangsa dan bernegara.
Wilson mengatakan penghormatan terhadap mereka yang gugur dalam rangkaian peristiwa 30 September 1965 seharusnya tidak berhenti pada upacara dan seremoni, tetapi diwujudkan melalui kepatuhan terhadap hukum dan penggunaan kewenangan untuk kepentingan publik.
“Kalau kita belum mampu berkorban sebesar pengorbanan mereka untuk bangsa dan negara, setidaknya jangan menjadi pengkhianat bangsa dengan melanggar aturan perundang-undangan, menyalahgunakan kewenangan, atau menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok,” kata Wilson, Rabu (30/9/2026).
Menurut Wilson, jabatan dan kewenangan publik merupakan amanah yang harus dijalankan sesuai ketentuan hukum. Ia menilai semakin besar kewenangan yang dimiliki seseorang, semakin besar pula tanggung jawabnya kepada masyarakat.
“Jabatan adalah amanah. Kewenangan bukan hak untuk bertindak sesuka hati,” ujarnya.
Kekuasaan dan kepentingan rakyat
Wilson juga menyoroti pentingnya akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurut dia, peringatan sejarah seharusnya menjadi kesempatan untuk memperkuat komitmen terhadap pemerintahan yang taat hukum, transparan dan bertanggung jawab.
Ia mengaitkan pandangannya dengan gagasan sejumlah tokoh dunia mengenai hubungan antara kekuasaan dan rakyat, termasuk mantan Presiden Afrika Selatan Nelson Mandela serta Presiden Amerika Serikat Abraham Lincoln.
Lincoln dalam pidato Gettysburg pada 1863 memperkenalkan gagasan pemerintahan yang berasal dari rakyat, dijalankan oleh rakyat dan diperuntukkan bagi rakyat.
Wilson mengatakan prinsip tersebut dapat menjadi bahan refleksi bagi penyelenggara negara dalam menjalankan kewenangannya.
“Kekuasaan pada hakikatnya harus digunakan untuk kepentingan rakyat. Karena itu, siapa pun yang memegang jabatan publik harus memahami bahwa kewenangan yang diberikan kepadanya bukan untuk disalahgunakan,” katanya.
Kritik sebagai bagian dari kontrol sosial
Wilson juga mengatakan masyarakat, pers dan organisasi masyarakat sipil memiliki peran dalam melakukan kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Menurutnya, kritik yang disampaikan berdasarkan fakta dan dilakukan secara bertanggung jawab merupakan bagian dari mekanisme demokrasi dan tidak semestinya otomatis dipandang sebagai bentuk perlawanan.
“Pers, masyarakat sipil dan lembaga sosial memiliki ruang untuk melakukan kontrol. Pemerintah dan aparat juga memiliki kewajiban untuk membuka ruang kritik dan memberikan penjelasan kepada masyarakat secara transparan,” ujarnya.
Ia mengatakan penghormatan kepada pahlawan seharusnya tercermin dalam upaya menjaga persatuan, menaati hukum, menolak penyalahgunaan kekuasaan dan menyampaikan kritik secara bertanggung jawab.
“Bentuk penghormatan yang lebih penting adalah bagaimana kita menjaga negara ini agar tetap berada di jalan hukum, keadilan dan kepentingan rakyat,” kata Wilson.
Tercatat dalam forum PBB
Dalam pernyataannya, Wilson juga merujuk keterlibatannya dalam forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 2025.
Menurut dia, namanya tercantum dalam dokumen resmi PBB sebagai salah satu petitioner pada agenda Komite Keempat Majelis Umum PBB, dengan organisasi yang dicantumkan sebagai Indonesian Citizen Journalists Association.
Komite Keempat atau Special Political and Decolonization Committee merupakan salah satu komite utama Majelis Umum PBB yang antara lain menyelenggarakan sidang dengar pendapat bagi petitioner.
Wilson mengatakan keterlibatan tersebut memperkuat pandangannya bahwa perjuangan mengenai hak masyarakat, transparansi dan akuntabilitas perlu dilakukan melalui koridor hukum dan prinsip-prinsip kemanusiaan.
“Penghormatan kepada pahlawan bukan sekadar mengenang siapa yang gugur. Kita harus mengambil nilai dari pengorbanan mereka untuk membangun kehidupan bernegara yang lebih baik,” katanya.
Ia mengajak masyarakat memperingati 30 September dengan menjaga persatuan, menghormati hukum dan memastikan kewenangan publik digunakan untuk kepentingan masyarakat.
“Kalau belum mampu memberikan pengorbanan besar untuk negara, setidaknya jangan merugikan negara dan jangan menyalahgunakan amanah yang diberikan,” pungkas Wilson.
