mediapesan.com | Dalam upaya menangani permasalahan serius pengelolaan sampah di seluruh Indonesia, Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Kemendagri, Restuardy Daud, menekankan perlunya perubahan paradigma dalam pengelolaan sampah.
Menurutnya, hanya sekitar 15% sampah yang dihasilkan telah diolah, sementara sisanya masih mencemari lingkungan.
Kita perlu beralih kepada konsep reduce, reuse, recycle, ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima oleh redaksi pada Jumat lalu (5/4/2024).
Dalam rapat asistensi dan supervisi pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) / Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) bidang persampahan, Restuardy Daud menekankan pentingnya pembentukan kelembagaan khusus yang bertugas sebagai pelaksana sub urusan persampahan.
- Advertisement -
Salah satu langkah konkret yang diambil adalah pembentukan UPTD di bawah Dinas yang mengurusi persampahan.
Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, UPTD dapat menerapkan sistem fleksibel dalam pengelolaan keuangannya, seperti BLUD.
Lebih lanjut, pengelolaan persampahan di daerah harus memisahkan antara regulator dan operator untuk menghindari konflik kepentingan dan meningkatkan efektivitas layanan publik.
Regulator bertanggung jawab atas pengembangan kebijakan dan standar, sementara operator melaksanakan pelayanan publik sesuai arahan regulator.
Pemerintah daerah perlu memperhatikan percepatan pembentukan layanan teknis UPTD, penerapan BLUD untuk meningkatkan layanan masyarakat, serta melibatkan berbagai pihak seperti masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media dalam pengelolaan persampahan.
Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan pengelolaan persampahan di masing-masing daerah, serta menciptakan sinergi antara berbagai pihak terkait, ujar Restuardy Daud.
Plh Sekretaris Ditjen Bina Bangda, Zamzani B. Tjenreng menambahkan, pentingnya pengelolaan persampahan dalam kerangka pembangunan daerah, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang (UU) No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. ***
