mediapesan.com | Pemerintahan Israel di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah memberikan suara untuk menutup kantor berita Al Jazeera.
Keputusan ini menimbulkan kekhawatiran serius terkait kebebasan pers di Israel.
Al Jazeera, salah satu jaringan berita internasional terkemuka, telah menjadi sasaran kritik oleh pemerintah Israel karena liputannya yang kritis terhadap kebijakan Israel di wilayah Palestina.
Kabinet Israel menyebut Al Jazeera sebagai “organisasi propaganda” yang membahayakan keamanan negara.

Polisi pendudukan mengamankan lokasi kru saluran Al Jazeera di lingkungan Sheikh Jarrah di Yerusalem, dan menyita peralatan pers.
Namun, langkah ini dipandang sebagai ancaman terhadap kebebasan pers oleh banyak pihak, termasuk jurnalis Israel sendiri.
Gideon Levy, seorang jurnalis terkenal di Israel, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa menutup kantor berita tersebut berarti menutup opsi kebebasan pers di negara itu.
Keputusan ini telah menimbulkan kekhawatiran luas di kalangan kelompok hak asasi manusia dan organisasi wartawan.
Mereka khawatir langkah ini dapat membuka jalan bagi tindakan represif terhadap kebebasan pers di Israel.
Perdebatan di Media Sosial Video Anime dari Jepang: GAZA Changing the World
Meskipun rencana penutupan Al Jazeera masih harus melalui serangkaian proses hukum, keputusan kabinet menjadi pertanda serius tentang arah kebijakan pemerintah Israel terhadap kebebasan pers dan kebebasan berekspresi.
Langkah ini juga menyoroti ketegangan yang semakin memanas antara Israel dan media internasional dalam liputan konflik Israel-Palestina. ***