Palestina (mediapesan) – Anggota biro politik Hamas, Abdul Jabbar Saeed, menyampaikan pandangannya dalam wawancara dengan Jaringan Quds yang dilansir, Rabu (22/1/2025), mengenai perkembangan tahap-tahap perundingan gencatan senjata antara Hamas dan Israel.
Menurut Saeed, setelah selesainya pertukaran tahanan putaran kedua dari tahap pertama perjanjian, akan ada upaya lanjutan untuk mencapai tahap kedua dan ketiga perundingan.
Tujuan akhirnya adalah memastikan gencatan senjata permanen dan penarikan Israel dari Jalur Gaza.
Proses Negosiasi Masih Berlangsung
Saeed menekankan bahwa perundingan tetap menjadi bagian dari strategi meskipun saat ini belum dilanjutkan hingga syarat-syarat tahap pertama dipenuhi.
Mediator sedang berusaha menjadikan perjanjian tahap kedua ini permanen, tetapi hal tersebut tergantung pada hasil negosiasi yang akan datang, ungkapnya.
Para mediator, menurut Saeed, memberikan jaminan bahwa proses ini bertujuan untuk menciptakan ketenangan berkelanjutan yang bisa mengarah pada gencatan senjata permanen.
Namun, hal ini bertolak belakang dengan pernyataan pejabat Israel seperti Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, yang menyatakan akan melanjutkan perang setelah tahap saat ini selesai.
Saeed menyebut pernyataan tersebut hanya sebatas konsumsi media dan tidak mencerminkan kenyataan dalam negosiasi.
Rencana Pasca-Gencatan Senjata
Saeed juga menjelaskan bahwa Hamas menolak segala bentuk pemerintahan eksternal yang dipaksakan untuk mengelola Jalur Gaza.
Ia menyebutkan bahwa upaya Israel untuk mendirikan rezim non-Palestina atau pihak-pihak eksternal di Gaza telah gagal.
Netanyahu gagal melenyapkan Hamas dan malah dipaksa menandatangani perjanjian melalui mediator, tegasnya.
Menurut Saeed, Hamas siap berkolaborasi dengan faksi Palestina lainnya, termasuk Fatah, untuk membentuk pemerintahan konsensus nasional, seperti yang disepakati dalam perjanjian Beijing pada Juli lalu.
Namun, tawaran ini ditolak oleh Presiden Mahmoud Abbas.
Inisiatif komunitas yang diusulkan Mesir, yang melibatkan tokoh-tokoh independen Palestina, juga belum mencapai kesepakatan.
Komitmen untuk Rekonstruksi Gaza
Hamas, lanjut Saeed, berkomitmen mengutamakan kepentingan rakyat Gaza, termasuk melalui rekonstruksi, kompensasi, dan pemberian bantuan.
Ia menegaskan bahwa Hamas tidak ingin memegang kekuasaan secara absolut, tetapi lebih pada memastikan rakyat Gaza mendapatkan hak-hak mereka.
Ketika ditanya tentang pengelolaan Gaza pasca perang, Saeed menjelaskan bahwa institusi-institusi lokal, seperti aparat keamanan dan pemerintah daerah, akan tetap melayani masyarakat.
Kami tidak akan meninggalkan rakyat setelah perang panjang ini, katanya.
Saeed menekankan bahwa Hamas tetap kuat dan siap menghadapi tantangan pasca gencatan senjata.
Meski proses perundingan masih panjang, fokus utamanya adalah mencapai kestabilan dan melindungi kepentingan rakyat Gaza.
Komitmen mediator seperti Mesir dan Qatar juga menjadi kunci dalam proses ini, termasuk memastikan kembalinya pengungsi ke wilayah utara Gaza tanpa hambatan yang berlebihan.