Enrekang (mediapesan) – Sebagai bagian dari pelaksanaan aksi konvergensi dalam upaya penanggulangan dan pencegahan stunting, Pemda Enrekang melalui Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Enrekang melaksanakan Diseminasi Audit Kasus Stunting Tahap I Tahun 2023 yang bertempat di Ruang Pola Setda, Selasa (12/09/2023).
Hadir Bupati Muslimin Bando didampingi Wakil Bupati Asman serta Jajaran Forkopimda yang juga Bapak/Ibu asuh stunting serta Kepala OPD terkait seperti Dinkes, Diskominfo, DPMD dan lain sebagainya.
Bupati Enrekang Muslimin Bando mengatakan optimis dapat mencapai target nasional prevalensi 2024 yaitu 14 %.
- Iklan Google -
Jasa Pembuatan Website Berita
“Data Februari 2023 prevalensi stunting 19,04%, sementara secara konsisten presentasi prevalensi stunting di Enrekang turun 2% tiap tahunnya, saya optimis jika seluruh pihak berkolaborasi target nasional 2024 yaitu 14% tercapai,” ujarnya.
Lanjut Bupati MB mengatakan, selain peran pemerintah yang juga berperan penting dalam penurunan stunting yaitu keluarga.
“Kerja sama yang baik antara bapak dan ibu, melalui proses perencanaan kehamilan, asupan gizi pada saat hamil dan diberikan makanan yang sehat setelah balita dan baduta,” katanya.
Jasa Pembuatan Website Berita
Sementara itu, Ketua TPPS Wabup Asman memberikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh tim pendamping keluarga berisiko stunting yang terus mendampingi mulai dari catin (calon pengantin) sampai memiliki anak.
“Apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh para pendamping keluarga beresiko stunting, karena ini tim yang paling sibuk, tim ini mendampingi mulai dari calon pengantin, sosialisasi ketika hamil, hingga setelah memiliki anak terus di dampingi agar terhindar dari stunting,” tuturnya.
Kepala Disdalduk-KB, Darmiaty Siampa, mengatakan sesuai Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting kegiatan hari ini merupakan Aksi ke-5, yaitu Audit Kasus Stunting.
- Iklan Google -
“Aksi yang telah dilakukan yaitu penyediaan data beresiko stunting, pendampingan keluarga beresiko stunting, surveilans keluarga beresiko stunting, audit kasus stunting dan masih ada tiga aksi yang belum dilaksanakan,” ungkapnya.
Kegiatan tersebut juga dirangkaikan sosialisasi Perbup tentang kewenangan desa dalam percepatan penurunan stunting terintegrasi dan kegiatan pekarangan pangan lestari (P2L).
