mediapesan.com | Hilirisasi tambang nikel di Indonesia, terutama di Pulau Sulawesi, menjadi sorotan tajam Aliansi Sulawesi yang menggabungkan kekuatan WALHI Sulsel, Sultra, dan Sulteng.
Mereka menantang Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, Menteri BUMN, Bahlil Lahadalia, dan Cawapres 02, Gibran Rakabuming Raka, untuk berdialog terbuka mengenai dampak hilirisasi nikel.
Direktur WALHI Sulawesi Tengah, Sunardi, menegaskan kebutuhan untuk membahas fakta dan data terkait manfaat serta dampak negatif hilirisasi nikel, khususnya di Sulawesi.
Dalam seruan terbuka, mereka mengundang para pejabat untuk menunjukkan data terkait dampak positif hilirisasi nikel bagi masyarakat dan lingkungan Sulawesi.
- Iklan Google -
Jasa Pembuatan Website Berita
Sunardi memaparkan dampak buruk selama 3 tahun terakhir di Sulawesi Tengah, termasuk pencemaran air, udara, kehancuran hutan, gangguan kesehatan masyarakat, dan penurunan pendapatan petani dan nelayan.
Selain itu, pekerja tambang dan industri nikel juga menghadapi kondisi memprihatinkan, dengan tingginya angka kecelakaan kerja sebagai bukti, ungkapnya.
Di Sulawesi Selatan, Direktur WALHI Sulsel mengungkap dampak massif hilirisasi nikel, termasuk pencemaran lingkungan dan ancaman penggusuran kebun petani.
Jasa Pembuatan Website Berita
Sungai tercemar logam berat mengancam danau dan laut, sementara hutan hujan dan kebun petani terancam hilang akibat ekspansi tambang nikel, kata Ali Amin dari WALHI Sulsel.
Ali Amin dari WALHI Sulsel mengajak Gibran untuk berdebat terbuka mengenai bahaya hilirisasi nikel, menuntut agar dirinya tidak asal menyatakan keuntungan tanpa mempertimbangkan dampak negatif yang nyata.
Di Sulawesi Tenggara, Direktur WALHI Sultra, Andi Rahman, menggambarkan dampak ekstrim hilirisasi nikel, termasuk kriminalisasi warga, kerusakan hutan, dan pencemaran lingkungan.
- Iklan Google -
Deforestasi, peningkatan penyakit ispa akibat penggunaan PLTU Captive, dan pencemaran laut menjadi isu serius, sementara perempuan di Kabupaten Konawe Selatan terancam dikriminalisasi karena menolak pertambangan nikel, ungkap Direktur WALHI Sultra, Andi Rahman.
Dengan tantangan ini, Aliansi Sulawesi menyoroti bahwa hilirisasi nikel bukan hanya proyek ekonomi, tetapi juga mengerikan bagi lingkungan dan kehidupan masyarakat di Pulau Sulawesi. ***
(tim)
