mediapesan.com | Diskusi lintas kementerian yang bertujuan untuk mengidentifikasi sudut pandang, upaya, dan kegiatan terkait mitigasi dampak kenaikan permukaan air laut telah sukses dilaksanakan.
Dalam keterangannya, Kamis (25/4/2024), permasalahan perubahan iklim yang berdampak pada kenaikan permukaan air laut dianggap memerlukan perhatian mendesak.
Menurut Organisasi Meteorologi Dunia, tingkat permukaan air laut global telah meningkat lebih cepat dalam 3000 tahun terakhir.
Dampaknya sangat nyata, dengan prediksi bahwa tingkat air laut global akan naik setidaknya satu kaki dalam tiga dekade mendatang.
- Advertisement -
Hal ini juga telah ditekankan oleh Dewan Keamanan PBB, Sekretaris Jenderal PBB, dan negara-negara ASEAN.
Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, dalam sebuah rapat PBB di New York pada 21 September 2023, menekankan perlunya pendekatan regional dan global yang lebih efektif untuk mengatasi dampak perubahan iklim, termasuk kenaikan permukaan air laut.
Indonesia, sebagai negara kepulauan terluas, menghadapi ancaman serius dari masalah ini.
Data menunjukkan peningkatan konsisten dalam muka air laut di perairan Indonesia, yang berpotensi memicu masalah politik, ekonomi, dan sosial.
Dalam diskusi lintas sektor antara Bappenas dan UN Global Pulse, ditemukan bahwa penanganan masalah kenaikan permukaan air laut harus dilakukan secara regional dan global, bukan hanya oleh Indonesia saja.
Program adaptasi dampak kenaikan permukaan air laut menjadi fokus utama dalam merumuskan solusi permasalahan ini.
Dampak kenaikan permukaan air laut juga dirasakan dalam sektor pertanian, perikanan, ketersediaan pangan, pariwisata, kesehatan, budaya, tataguna lahan, dan keanekaragaman hayati.
Namun, dalam merumuskan pemecahan masalah, ditemukan beberapa hambatan seperti difersikasi dan ketersediaan data, kurangnya kolaborasi dan koordinasi antar sektor terkait, penolakan masyarakat, perubahan perilaku dan budaya, kebijakan, serta pendanaan.
Perwakilan Kemendagri menekankan pentingnya kerja sama lintas urusan pemerintahan untuk mengatasi dampak kenaikan permukaan air laut.
Pemetaan kewenangan di daerah menjadi langkah awal untuk memastikan koordinasi yang optimal antar sektor terkait.
Melalui sinkronisasi kebijakan perencanaan pusat dan daerah dalam kegiatan Rakortek yang dilakukan setiap tahun, Kementerian Dalam Negeri telah memastikan pelaksanaan sinkronisasi kebijakan pusat-daerah untuk menyelesaikan permasalahan dan mitigasi dampak kenaikan permukaan air laut berdasarkan kewenangan yang ada. ***
