Enrekang (mediapesan) – Pilkada serentak akan dilaksanakan tepatnya pada 27 November mendatang.
Para calon bupati berlomba menarik simpati masyarakat, yang membuat tensi politik di berbagai daerah meningkat.
Di Kabupaten Enrekang, dinamika politik bahkan terasa lebih intens dengan berbagai aksi unjuk rasa yang turut mewarnai proses ini.
Menurut Dr. Hasruddin Nur, seorang akademisi di bidang sosiologi politik, suasana panas yang terjadi di Enrekang tak lepas dari situasi politik yang semakin mendekati Pilkada.
- Advertisement -
Tensi politik meningkat karena adanya kepentingan politik yang saling berbenturan, serta kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Penjabat (PJ) Bupati yang baru, ujarnya.
Belakangan, PJ Bupati Enrekang sempat dituding tidak netral dan dianggap berpihak pada salah satu pasangan calon.
Namun, tuduhan tersebut telah dibantah oleh PJ Bupati, yang menegaskan komitmennya untuk tetap mematuhi aturan dan menjaga netralitas dalam penyelenggaraan Pilkada.
Ia juga mengingatkan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) diwajibkan untuk netral sesuai ketentuan yang berlaku.
Dr. Hasruddin menjelaskan bahwa kebijakan yang diambil oleh PJ Bupati, termasuk mengganti beberapa kepala dinas, merupakan bentuk tanggung jawab untuk meningkatkan kinerja pemerintahan.
Meskipun sempat memicu kritik dan demonstrasi di kantor Bupati, PJ Bupati diyakini telah mempertimbangkan kebijakan ini dengan matang demi perbaikan pelayanan publik di Enrekang.
Akademisi muda tersebut berharap Pilkada di Enrekang dapat berlangsung damai, aman, dan tetap mengedepankan rasa saling menghormati.
Ia juga mendorong agar para calon dan tim sukses memberikan edukasi politik yang menjunjung nilai-nilai saling menghargai, sesuai karakter masyarakat Bumi Massenrempulu. ***
