Bareskrim Asistensi Penyelidikan Kasus Dugaan Keracunan Program Makanan Bergizi Gratis

Reporter Burung Hantu
Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Helfi Assegaf memberikan keterangan soal asistensi penyelidikan dugaan keracunan program makanan bergizi gratis.

Jakarta | Mediapesan – Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri turun tangan mengasistensi penyelidikan kasus dugaan keracunan program makanan bergizi gratis (MBG) yang terjadi di sejumlah daerah.

Penanganan utama tetap dilakukan oleh polda dan polres di masing-masing wilayah.

Untuk MBG yang keracunan itu ditangani polda masing-masing. Kita melakukan asistensi proses penanganannya supaya bisa mendapatkan fakta untuk keamanan pangan, ujar Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Helfi Assegaf di Jakarta, Kamis (25/9/2025).

- Iklan Google -
Mediapesan.com terdaftar di LPSE dan E-Katalog Klik gambar untuk melihat Katalog kami.

Helfi, yang juga menjabat Kepala Satgas Pangan Polri, menambahkan bahwa fokus penyelidikan mencakup pengamanan makanan dari hulu hingga hilir.

Nanti dari hasil pengecekan dan asistensi tentu muaranya memberikan rekomendasi kepada pemerintah, terutama kepada penyelenggara MBG, kata dia.

Investigasi Lapangan

Kasus dugaan keracunan program MBG turut menjadi perhatian parlemen.

Jasa Pembuatan Website Berita
Jasa Website Jogja

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad meminta aparat penegak hukum (APH) turun langsung ke lapangan agar investigasi dapat dilakukan secara menyeluruh.

Kita juga meminta kepada APH untuk ikut melakukan investigasi lapangan untuk kemudian membedakan mana yang benar-benar keracunan, mana kelalaian, dan mana hal-hal yang mungkin sengaja, ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Tim Khusus BGN

Badan Gizi Nasional (BGN) juga mengambil langkah cepat dengan membentuk tim khusus guna menyelidiki kasus ini.

- Iklan Google -

Kepala BGN Dadan Hindayana menuturkan, tim tersebut bertugas memberikan second opinion agar publik mendapat penjelasan awal yang kredibel.

Kami membentuk tim khusus agar masyarakat mendapat penjelasan awal yang kredibel tanpa mengganggu otoritas BPOM. Diharapkan isu-isu tidak berdasar bisa ditekan dan arah penanganan di lapangan menjadi jelas, kata Dadan.

(*/red)

Bagikan Berita Ini
Tinggalkan Ulasan

Tinggalkan Ulasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *