Jakarta (mediapesan) – Dalam upaya mempercepat penurunan kemiskinan di Indonesia, Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tengah menyusun kajian strategis untuk mempermudah perizinan usaha di tingkat daerah.
Langkah ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem ekonomi yang inklusif dan mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Kepala BSKDN, Yusharto Huntoyungo, menegaskan bahwa perizinan yang sederhana dan efisien menjadi kunci dalam membuka peluang ekonomi di daerah.
Proses perizinan yang rumit seringkali menghambat masuknya investasi dan perkembangan UMKM, padahal sektor ini adalah tulang punggung ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja, ujarnya dalam rapat di Kantor Kemendagri, Jumat (3/1/2025).
- Advertisement -
Jasa Backdrop Jogja
Menurut Yusharto, salah satu tantangan utama yang dihadapi pemerintah daerah adalah sistem perizinan yang lambat dan kurang transparan.
Oleh karena itu, pihaknya mendorong penerapan sistem digital untuk mempercepat layanan.
Kami akan mengusulkan strategi kepada Mendagri, termasuk penyederhanaan proses perizinan berbasis teknologi untuk meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi, jelasnya.
Selain penyederhanaan, Yusharto menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat.
Langkah ini bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan dan memberikan solusi konkret.
Daerah-daerah dengan layanan perizinan rendah harus didukung dengan penguatan kapasitas dan sistem yang terintegrasi, tambahnya.
BSKDN juga mengimbau pemerintah daerah untuk lebih terbuka terhadap inovasi.
Hal ini dianggap penting untuk membangun kepercayaan masyarakat sekaligus memperkuat daya saing ekonomi lokal.
Sistem perizinan yang efisien tidak hanya mempermudah usaha, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah, pungkas Yusharto.
Langkah strategis ini diharapkan mampu menciptakan peluang baru bagi masyarakat miskin, mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan di tingkat lokal.
Pemerintah daerah diharapkan segera mengadopsi kebijakan ini demi menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. ***
