Dialog Publik bertajuk "Analisis Kritis Terhadap Kondisi 6 Bulan Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto" yang diselenggarakan oleh Pengurus Wilayah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PW-KAMMI) Sumatera Utara, Sabtu (26/4/2025), di Medan.
SHARE
MEDIAPESAN – Demokrasi di Indonesia saat ini dikatakan lebih banyak dimiliki oleh kalangan elite daripada masyarakat luas.
Hal tersebut diungkapkan oleh Pengamat Politik dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU), Dr. Faisal Riza, MA, dalam Dialog Publik bertajuk “Analisis Kritis Terhadap Kondisi 6 Bulan Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto” yang diselenggarakan oleh Pengurus Wilayah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PW-KAMMI) Sumatera Utara, Sabtu (26/4/2025), di Medan.
Dr. Faisal menilai, meski Indonesia masih mengklaim sebagai negara demokrasi, namun proses demokrasi yang berjalan cenderung menguntungkan para elit politik.
Demokrasi kita saat ini adalah demokrasi para elite. Demokrasi itu tetap ada, namun setengahnya dikuasai oleh mereka, ujar Faisal dalam paparannya.
- Advertisement -
Jasa Backdrop Jogja
Ia menambahkan, meskipun terdapat pendapat yang menyatakan demokrasi di Indonesia kini semakin otoriter, belum ada akademisi yang secara terbuka mengklaim bahwa demokrasi Indonesia telah runtuh.
Dialog yang dihadiri oleh sejumlah narasumber, termasuk praktisi hukum Irwansyah, SH, MH, praktisi pendidikan Putra Rajanami, S.Pd, dan Kabid Kebijakan Publik KAMMI Sumut, Irham S. Rambe, SH, juga menyoroti berbagai isu krusial yang tengah dihadapi oleh pemerintah saat ini, mulai dari politik hingga sektor pendidikan dan hukum.
Irwansyah, yang juga seorang pengamat hukum, menyoroti masalah praktik hukum yang terkadang diabaikan oleh penguasa, menciptakan penyimpangan dalam pelaksanaan hukum yang seharusnya menjunjung tinggi keadilan dan kepastian.
Hukum di Indonesia saat ini berorientasi pada kekuasaan, bukan pada kepastian dan keadilan yang seharusnya menjadi tujuan utamanya, ujar Irwansyah.
Sementara itu, Putra Rajanami, seorang praktisi pendidikan, mengungkapkan keprihatinannya terhadap kualitas pendidikan yang masih menghadapi berbagai masalah, termasuk fasilitas pendidikan yang memerlukan perbaikan.
Sekitar 26 persen fasilitas pendidikan kita masih perlu diperbaiki. Sementara anggaran besar lebih difokuskan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang meski penting, tidak boleh mengabaikan sektor lain, terutama pendidikan, kata Putra.
Selain itu, isu kurikulum pendidikan juga menjadi perhatian, dengan Putra mengkritik Kurikulum Merdeka yang dinilai belum memberikan dampak signifikan terhadap kualitas pendidikan.
Kurikulum yang sering berubah hanya membuat para siswa menjadi korban dari inkonsistensi ini. Sistem pendidikan kita seharusnya berjalan lebih konsisten dan terarah, tambahnya.
Di sisi lain, Irham S. Rambe, Kabid Kebijakan Publik KAMMI Sumut, menyampaikan bahwa komunikasi politik antara Presiden Prabowo dan kabinetnya belum berjalan dengan optimal.
Tugas kita sebagai mahasiswa dan masyarakat sipil adalah untuk mengkritisi dan memastikan agar pemerintahan ini berpihak pada rakyat, katanya.
Ketua PW KAMMI Sumut, Wira Putra, SS, dalam sambutannya juga menegaskan bahwa mahasiswa harus terus mengawal dan memberikan masukan konstruktif terhadap program-program pemerintah, termasuk Makan Bergizi Gratis dan efisiensi anggaran yang harus dapat mencakup semua sektor, terutama pendidikan dan ekonomi.
Demokrasi yang sedang berjalan perlu dievaluasi secara objektif. Kita melihat adanya penurunan dalam sektor demokrasi dan ekonomi yang perlu segera ditangani agar dapat lebih berpihak pada rakyat, pungkas Wira.
