Bandung | Mediapesan – Pemerintah terus memperkuat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program prioritas nasional yang menyasar pemenuhan gizi anak sekolah.
Namun di balik fokus distribusi dan target penerima, ada satu hal yang kini menjadi perhatian utama: keamanan pangan.
Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Bina Bangda) Kementerian Dalam Negeri menegaskan bahwa program MBG tak boleh hanya dilihat dari sisi kuantitas, melainkan juga kualitas dan keamanan makanan yang disajikan.
- Iklan Google -
Salah satu langkah konkret yang tengah didorong adalah percepatan penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi penyedia makanan.
Upaya ini, menurut Dirjen Bina Bangda Restuardy Daud, merupakan bagian dari tindak lanjut arahan Menteri Dalam Negeri dalam rapat koordinasi tingkat menteri pada 29 September 2025 lalu.
OSS-RBA menjadi instrumen penting agar proses perizinan lebih sederhana, transparan, dan mudah dipantau. Dengan sistem ini, pelaku usaha tidak lagi berbelit-belit, sementara pemerintah tetap bisa memastikan standar keamanan pangan berjalan, ujar Restuardy dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Senin (6/10/2025).
Jasa Pembuatan Website Berita
Ia merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang menempatkan sistem Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA) sebagai kerangka utama dalam proses perizinan.
Menurut Restuardy, peran pemerintah daerah menjadi kunci dalam mempercepat pelaksanaan kebijakan tersebut.
Ia mengingatkan agar Pemda tidak berhenti pada penerbitan izin, tetapi juga aktif melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha pangan, khususnya yang terlibat dalam penyediaan makanan untuk program MBG.
- Iklan Google -
Percepatan izin SLHS akan berdampak langsung pada kualitas makanan yang dikonsumsi anak-anak penerima program MBG. Jadi, ini bukan hanya persoalan administrasi, tetapi menyangkut kesehatan generasi penerus bangsa, tegasnya.
Sinergi Pusat-Daerah dan Tantangan Lapangan
Dalam kunjungan monitoring bersama Pemerintah Kota Bandung, Ditjen Bina Bangda menegaskan pentingnya sinergi antara pusat dan daerah untuk memastikan pelaksanaan kebijakan berjalan efektif.
Pendampingan dan fasilitasi, kata Restuardy, akan terus dilakukan agar pemerintah daerah memiliki kemampuan teknis dan data yang memadai untuk mempercepat validasi serta memperkuat kapasitas sumber daya manusia di bidang keamanan pangan.
Sementara itu, Dinas Kesehatan Kota Bandung menyoroti perlunya koordinasi lebih erat terkait akses data Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT).
Data ini penting agar Pemda bisa lebih proaktif mengawasi sekaligus mendampingi pelaku usaha kecil menengah yang bergerak di sektor pangan.
Pemerintah Kota Bandung sendiri telah menyiapkan sejumlah langkah untuk mempercepat penerbitan SLHS.
Selain layanan manual di Dinas Kesehatan bagi pelaku usaha yang telah memiliki sertifikat penjamah pangan dan kursus keamanan pangan siap saji, Pemkot juga membuka jalur pengajuan digital melalui OSS dan sistem Hayu Gampil, khusus untuk fasilitas milik pemerintah.
Menjaga Mutu di Tengah Percepatan
Kebijakan percepatan perizinan di bidang pangan memang dimaksudkan untuk memudahkan usaha, tetapi pemerintah menegaskan bahwa percepatan tak boleh mengorbankan mutu.
Melalui pendekatan berbasis risiko yang diterapkan dalam OSS-RBA, pengawasan keamanan pangan tetap menjadi tanggung jawab utama pemerintah daerah.
Pada akhirnya, keberhasilan program Makan Bergizi Gratis tidak hanya diukur dari jumlah anak yang menerima manfaat, tetapi juga dari jaminan bahwa setiap porsi makanan yang tersaji aman, higienis, dan bermutu.
