MEDIAPESAN, Gowa – Pemerintah Kabupaten Gowa menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Swasembada Pangan tahun 2025 pada Sabtu (14/6), dengan menekankan percepatan luas tambah tanam dan optimalisasi lahan pertanian sebagai bagian dari strategi ketahanan pangan nasional.
Acara berlangsung di Aula Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku, Kecamatan Somba Opu, dan dihadiri sejumlah pejabat daerah serta perwakilan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
Brigjen TNI Wawan Erawan, yang mewakili Kementerian Pertanian sebagai Ketua Tim Oplah CSB Wilayah Sulawesi, menyampaikan arahan langsung terkait pentingnya menjaga keberlangsungan lahan pertanian dan menyatakan bahwa pemerintah pusat akan melakukan monitoring serta evaluasi terhadap program perluasan tanam di Sulawesi Selatan.
Lahan persawahan tidak boleh dialihfungsikan tanpa solusi lahan pengganti yang memadai, tegas Brigjen Erawan, seraya mengutip pesan dari Menteri PAN-RB, Gubernur Sulawesi Selatan, dan Bupati Gowa.
- Advertisement -
Jasa Backdrop Jogja
Ia juga mengingatkan para penyuluh pertanian untuk tidak mengganti komoditas utama seperti padi dan jagung tanpa kajian dan perencanaan matang, agar program swasembada tidak terganggu.
Kolaborasi Lintas Sektor
Kapolres Gowa AKBP Muhammad Aldy Sulaiman diwakili oleh Kasat Binmas AKP Alhabsi dalam kegiatan tersebut. Hadir pula Dandim 1409/Gowa, unsur Forkopimda dari Gowa dan Takalar, perwakilan dari Kodim setempat, serta tim penyuluh dari kedua kabupaten.
Rakor dibuka dengan sambutan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Gowa, dan dilanjutkan dengan pemaparan oleh perwakilan TNI serta Wakil Bupati Gowa.
Sesi tanya jawab dipandu oleh kepala dinas dari Gowa dan Takalar, di mana peserta aktif berdiskusi mengenai implementasi teknis kebijakan pangan.
Kunjungan Lapangan
Usai pertemuan, peserta melakukan kunjungan lapangan ke lokasi program Optimalisasi Lahan (Oplah) di Desa Pallantikang, Kecamatan Pattallassang.
Kegiatan ini bertujuan memberikan gambaran langsung tentang upaya intensifikasi lahan yang sedang berjalan.
Pemerintah daerah berharap Rakor ini menjadi pijakan koordinasi antarinstansi dalam upaya memperkuat ketahanan pangan, sekaligus menjawab tantangan alih fungsi lahan yang kian meningkat.
