Mediapesan | Namlea – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Namlea mengkritisi agenda pertemuan Asisten I Setda Provinsi Maluku yang juga Ketua Satgas Penertiban Gunung Botak, Djalaludin Salampessy, dengan perwakilan PT Wanshuai Indo Mining (WIM) di Jakarta.
HMI menilai pertemuan tersebut tidak bisa disebut sebagai agenda kebetulan semata.
Kritik itu disampaikan Ketua HMI Cabang Namlea, Abdullah Fatcey, Rabu (24/12/2025).
Ia menanggapi pernyataan Djalaludin yang menyebut pertemuannya dengan Helena Ismail dan Zhang Gouhui dari PT WIM terjadi karena dihubungi La Ode Ida, yang disebut sebagai senior di HMI.
- Iklan Google -
Menurut Abdullah, alasan tersebut justru menimbulkan pertanyaan baru karena dinilai menutup kemungkinan adanya konflik kepentingan.
Ia menyebut telah terungkap adanya relasi bisnis antara La Ode Ida dan Helena Ismail di kawasan tambang Gunung Botak, Kabupaten Buru.
“Alibi pertemuan karena relasi senior-junior HMI seolah meniadakan dugaan kongkalikong. Padahal ada fakta hubungan bisnis yang tidak bisa diabaikan,” kata Abdullah.
Jasa Pembuatan Website Berita
Abdullah mengungkapkan, berdasarkan dokumen perusahaan PT Moyang Gebabupolo Majur (MGM) yang dirilis pada 2023 melalui agen investasi Darwin Tenironam dari Talentum Recruit Indonesia, La Ode Ida tercatat sebagai pemegang saham sekaligus Komisaris PT MGM.
Dalam dokumen tersebut, PT MGM disebutkan telah menyatakan minat sejak 2022 kepada Pemerintah Kabupaten Buru—saat itu dipimpin oleh Djalaludin Salampessy—untuk mengurus izin, Izin Pertambangan Rakyat (IPR) koperasi serta menjalankan bisnis pertambangan di Gunung Botak.
“Dokumen penawaran investasi setebal 19 halaman berbahasa Inggris ini menjadi bukti bahwa hubungan tersebut tidak murni silaturahmi, melainkan berkaitan dengan kepentingan bisnis,” ujar Abdullah.
- Iklan Google -
Ia menambahkan, dalam dokumen yang sama juga disebutkan bahwa PT MGM berafiliasi dengan Pu Hai China Mining.
Hal itu, menurut HMI, menunjukkan adanya kerja sama terbuka dengan perusahaan asing asal China dalam pengelolaan proyek pertambangan di Gunung Botak.
HMI juga menyoroti kemunculan bersama La Ode Ida dan Helena Ismail dalam acara Green Mining Dialog 2025 yang digelar DPD KNPI Maluku di Elizabeth Hotel, Ambon, pada 15 Desember 2025.
Acara tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat dan pemangku kepentingan, antara lain Ketua Komisi III DPRD Maluku, Kepala Dinas ESDM Maluku, akademisi, serta anggota DPRD Maluku.
Sementara itu, Djalaludin Salampessy sebelumnya menyatakan bahwa kehadiran unsur pemerintah dalam pertemuan tersebut justru mencerminkan keterbukaan.
Ia menegaskan tidak ada agenda tersembunyi maupun kesepakatan di luar aturan.
“Yang ada adalah dialog untuk mencari jalan terbaik bagi daerah,” kata Djalaludin dalam pernyataannya kepada salah satu media daring.
Namun, pernyataan tersebut dinilai HMI memunculkan keraguan baru. Abdullah mempertanyakan apakah praktik penjajakan investasi asing ke Gunung Botak sudah berlangsung sejak Djalaludin menjabat sebagai Penjabat Bupati Buru pada periode 2022–2024.
“Jika benar demikian, narasi transparansi yang disampaikan justru patut dipertanyakan karena publik baru mengetahuinya sekarang,” ujarnya.
HMI menilai situasi ini memprihatinkan karena Pemerintah Provinsi Maluku seharusnya berada pada posisi netral sebagai regulator, bukan terkesan berpihak pada kepentingan bisnis tertentu dalam pengelolaan sumber daya alam daerah.
