Mediapesan | Enrekang – Di tengah tekanan fiskal yang kian berat, Pemerintah Kabupaten Enrekang tetap menunjukkan komitmennya terhadap kesejahteraan aparatur sipil negara (ASN).
Bupati Enrekang, H. Muh. Yusuf Ritangnga, memastikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi PNS lingkup Pemkab Enrekang segera dicairkan sebagai “kado akhir tahun” bagi para abdi negara.
“Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp2,2 miliar untuk pembayaran TPP, dan akan diberikan bersamaan dengan gaji PNS pada bulan Desember,” ujar Yusuf Ritangnga, Jumat (31/10/2025).
        
			                
							
						
						
					
			
		
					
		 
		
					
				
					
				
		
					
				
					
				
				
		                
			        
		Yusuf menegaskan, pemberian TPP ini merupakan bentuk apresiasi sekaligus dorongan moral agar ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Enrekang tetap bersemangat melayani masyarakat.
“Kami berharap para pegawai terus menjaga integritas dan semangat kerja, apalagi di tengah tantangan ekonomi seperti sekarang,” lanjutnya.
Langkah ini dilakukan di tengah kondisi keuangan daerah yang belum sepenuhnya pulih.
Pemerintah daerah mengakui bahwa pada tahun 2026, tekanan fiskal berpotensi meningkat menyusul adanya pemangkasan Transfer Keuangan Daerah dari pemerintah pusat.
Namun, Pemkab Enrekang memilih untuk tidak menunda kewajiban terhadap pegawainya.
Keputusan ini dipandang sebagai sinyal kuat bahwa pemerintah daerah tetap menempatkan kesejahteraan aparatur sebagai prioritas, tanpa mengabaikan kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan publik.
- Iklan Google -
Salah seorang ASN di lingkungan Pemkab Enrekang, Siska Wahyuningsih, menyampaikan rasa syukurnya atas kebijakan tersebut.
 “Tentu kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Pak Bupati yang tetap memikirkan aparaturnya. Ini benar-benar kado akhir tahun bagi kami,” ungkapnya dengan wajah sumringah.
Langkah Pemkab Enrekang ini diharapkan menjadi contoh bahwa komitmen terhadap pelayanan publik harus berjalan seiring dengan penghargaan terhadap kinerja aparatur, bahkan ketika keuangan daerah berada dalam tekanan.

 
             
             
								 
								
 
                                 
                              
         
         
         
         
         
         
        

 
															 
															 
											 
								 
								 
								 
         
         
         
         
                                    