Makassar | Mediapesan – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto menghadapi tantangan serius di Makassar.
Sejumlah orang tua siswa di SD dan SMP Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, mengeluhkan penurunan kualitas makanan yang disajikan, baik dari segi porsi maupun cita rasa.
Kondisi ini berbanding terbalik dengan awal pelaksanaan program, ketika para siswa antusias menyambut menu yang dinilai memuaskan dan layak.
- Iklan Google -
Program MBG di wilayah Panakkukang 2 melayani 13 sekolah dengan total 3.525 siswa.
Awalnya memang bagus, anak-anak senang dan cukup kenyang. Tapi sekarang porsinya makin sedikit, rasanya juga tidak seperti dulu, kata seorang orang tua murid yang enggan disebutkan namanya, Sabtu lalu (20/9/2025).
Perbedaan Anggaran Jadi Pemicu
H.M. Arifin Gassing, mitra Badan Gizi Nasional (BGN) di Tamamaung, membenarkan adanya penurunan kualitas.
Jasa Pembuatan Website Berita
Ia menjelaskan bahwa perubahan itu dipicu arahan dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Makassar yang membatasi anggaran belanja hanya Rp 6.500 per anak.
Padahal, menurut dia, arahan Presiden berada di kisaran Rp 8.000–Rp 10.000.
Sejak awal Agustus, setelah Virtual Account tersedia, masalah ini mulai muncul. Saya juga tidak mengerti kenapa harus Rp 6.500. Padahal jelas petunjuk Presiden lebih besar dari itu, ujar Arifin, yang juga tokoh masyarakat Tamamaung.
- Iklan Google -
Dapur Sempat Ditutup
Keluhan orang tua siswa membuat Arifin sempat menutup dapur MBG selama delapan hari.
Ia kembali membuka dapur setelah didatangi Kepala SPPG, dengan kesepakatan proses penyediaan bahan makanan dilakukan melalui mitra sesuai misi program untuk memberdayakan UMKM setempat.
Namun, Arifin mengaku tetap tertekan.
Kami dipaksa mencari bahan makanan termurah untuk menyesuaikan pagu Rp 6.500. Tentu hati saya berontak, karena visi MBG ini adalah memberikan makanan bergizi kepada anak bangsa, bukan sekadar makan saja, ucapnya.
Jika polemik berlanjut, Arifin tidak menutup kemungkinan menutup dapur MBG secara permanen.
Ia juga meminta Badan Gizi Nasional di pusat dan Sulawesi Selatan melakukan audit terhadap pengelolaan program oleh SPPG.
LSM Desak Investigasi
Situasi ini memicu perhatian sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
Ketua LSM Lantiknal, Ismail Situru, menilai ada indikasi permainan dari oknum yang ingin mencari keuntungan pribadi.
Patut diduga ada oknum yang bermain untuk kepentingan pribadi. Kami akan investigasi lebih dalam. Anak-anak tidak boleh menjadi korban kebijakan yang tidak transparan, kata Ismail.
Direktur Hukum LSM Proggres, Andi Akbar, menambahkan perlunya pengawasan lebih ketat.
Jangan sampai mereka ingin membuat kerajaan bisnis di program prioritas Presiden Prabowo Subianto, ujarnya.
Hingga berita ini diturunkan, Kepala SPPG Panakkukang belum memberikan konfirmasi meski wartawan telah berupaya meminta penjelasan secara langsung maupun melalui pesan singkat.
