Mediapesan | Makassar – Pemilihan Ketua RT dan RW yang digelar serentak di Kota Makassar memasuki fase krusial.
Kelurahan Paropo menjadi salah satu wilayah yang bergerak cepat menuntaskan verifikasi data bakal calon sekaligus pendataan wajib pilih.
Tahapan ini menjadi fondasi penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT), yang ditentukan berdasarkan data Kartu Keluarga (KK) warga.
Lurah Paropo, Hizkia Lumme, S.IP, mengatakan proses yang berlangsung tidak hanya menyasar kelengkapan administrasi, namun juga memastikan setiap tahapan berjalan sesuai ketentuan Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 20 Tahun 2025.
Ia menjelaskan bahwa pihaknya kini berada pada tahap perekrutan calon petugas Tempat Pemungutan Suara (TPS).
“Pada tanggal 18 November kita sudah memasuki tahap perekrutan calon petugas TPS Kelurahan Paropo,” ujar Hizkia.
Sebelum perekrutan dimulai, Kelurahan Paropo telah menggelar musyawarah untuk menyusun struktur petugas TPS.
Setiap RW diminta mengajukan nama-nama unsur masyarakat yang memenuhi kriteria, termasuk tokoh masyarakat, pemuda, hingga pejabat sementara (Pjs) RT dan RW.
Penyusunan ini dianggap penting untuk menjaga integritas penyelenggaraan pemilihan di tingkat lingkungan.
- Iklan Google -

Tahapan pendataan wajib pilih juga terus dipercepat. Data KK menjadi dokumen utama untuk menetapkan DPT, yang sekaligus menjadi acuan bagi panitia dalam menyiapkan jumlah TPS serta distribusi logistik pemungutan suara.
Hizkia mengimbau warga agar tidak pasif. Ia menekankan bahwa kelengkapan data kependudukan dan keterlibatan masyarakat menjadi penentu kelancaran pemilihan RT pada 3 Desember 2025, yang kemudian dilanjutkan dengan pemilihan RW oleh RT terpilih.
“Saya menghimbau agar seluruh warga berpartisipasi mengumpulkan data KK untuk dasar penetapan DPT, juga ikut terlibat dalam pemilihan RT pada 3 Desember 2025 dan selanjutnya pemilihan RW dipilih langsung oleh RT yang terpilih nantinya,” tuturnya.
Dengan mendorong partisipasi aktif warga dan memastikan setiap tahapan berjalan transparan, Kelurahan Paropo berharap pesta demokrasi tingkat lingkungan ini dapat menjadi momentum memperkuat kolaborasi dan memajukan wilayah.



