MEDIAPESAN – Dua organisasi mahasiswa, Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI-MPO) dan Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Makassar, menggelar aksi unjuk rasa pada Kamis (8/5) di dua lokasi strategis kota: Kantor Balaikota Makassar dan Gedung DPRD Makassar.
Aksi tersebut menyuarakan kritik tajam terhadap pemerintah kota atas penanganan buruk terhadap kemacetan dan kebijakan tata ruang yang dinilai tidak adil.
Dalam demonstrasi yang berlangsung sejak siang hingga sore hari, para mahasiswa membawa tuntutan agar pemerintah kota memprioritaskan reformasi tata ruang dan sistem transportasi publik yang inklusif.
Mereka menilai kemacetan yang semakin parah setiap tahun merupakan cerminan dari tata kelola perkotaan yang amburadul.
- Advertisement -
Aspek pembangunan terus dikejar, namun masalah krusial seperti kemacetan justru diabaikan, kata Asri Amiruddin, Jenderal Lapangan aksi tersebut. Makassar sebagai kota besar seharusnya punya solusi yang konkret, bukan hanya program kosmetik.
Salah satu sorotan mahasiswa tertuju pada program “Sampah Gratis” yang dicanangkan Pemerintah Kota Makassar.
Ketua Umum HMI MPO Cabang Makassar, Yusuf Kasim Bakri, menyebut program tersebut tidak menyentuh persoalan fundamental kota.
Program itu justru menimbulkan kegaduhan baru. Sampah makin banyak berserakan di trotoar, sementara ruang pejalan kaki semakin tergerus, ujarnya. Sementara kemacetan yang menghambat mobilitas warga justru tak mendapat perhatian serius.
Dalam nada yang sama, Ketua Presidium PMKRI Makassar, Alexander Edison, menyoroti kondisi tata ruang kota yang semakin semrawut.
Ia menyebut meningkatnya populasi tidak diimbangi dengan perencanaan ruang yang layak, termasuk parkir liar dan penyalahgunaan trotoar.
Setiap tahun penduduk bertambah, tapi ruang kota makin tak tertata. Trotoar dijadikan lahan parkir, dan tidak ada perlindungan terhadap hak-hak pejalan kaki dan pesepeda, kata Edison.
Dalam aksinya, HMI MPO dan PMKRI menyampaikan lima poin tuntutan:
1. Mendesak Pemerintah Kota Makassar, DPRD Makassar, dan Polrestabes Makassar untuk segera menerapkan kebijakan yang efektif dalam menangani kemacetan.
2. Menuntut agar program populis seperti “Sampah Gratis” ditinjau ulang dan pemerintah fokus pada masalah mendasar kota.
3. Meminta perbaikan tata kelola ruang kota agar lebih tertib dan ramah terhadap mobilitas masyarakat.
4. Menekan perlunya revitalisasi sistem transportasi publik yang berpihak pada pejalan kaki dan pesepeda.
5. Mendesak Polrestabes Makassar untuk mengoptimalkan pengaturan lalu lintas demi kelancaran transportasi di kota.
Aksi ini mencerminkan kekhawatiran masyarakat sipil terhadap arah pembangunan kota yang dianggap tidak berimbang antara estetika, populisme, dan kebutuhan infrastruktur yang mendasar.
