Makassar | Mediapesan – Upaya penanggulangan HIV-AIDS di Kota Makassar mendapat dorongan baru dengan diinisiasinya forum diskusi lintas sektor yang membahas pemanfaatan mekanisme swakelola tipe III.
Forum yang digelar Selasa (5/8/2025) di Cafe Agung Makassar ini diinisiasi oleh Indonesia AIDS Coalition, PKBI Sulawesi Selatan, dan Yayasan Kerti Praja (YKP), dengan melibatkan sejumlah organisasi masyarakat sipil (OMS) serta perwakilan pemerintah daerah.
Swakelola tipe III dinilai sebagai pendekatan strategis dalam membangun kolaborasi antara pemerintah dan OMS.
- Iklan Google -
Mekanisme ini memungkinkan OMS menjadi pelaksana langsung program pemerintah, khususnya di bidang kesehatan masyarakat seperti penanggulangan HIV-AIDS.
Swakelola tipe III bukan sekadar mekanisme anggaran, tetapi bentuk pengakuan terhadap kerja-kerja komunitas, kata Ketua PKBI Sulawesi Selatan, Iskandar Harun.
Iskandar menekankan bahwa selama ini OMS telah berperan aktif dalam edukasi dan penjangkauan populasi kunci.
Jasa Pembuatan Website Berita
Ia berharap forum ini menjadi awal penguatan kolaborasi yang lebih terstruktur dan berkelanjutan.
Kasus HIV di Sulawesi Selatan Meningkat
Berdasarkan data Kementerian Kesehatan RI hingga pertengahan 2025, terdapat 564.000 orang yang hidup dengan HIV (ODHIV) di Indonesia.
Namun, baru sekitar 63 persen yang mengetahui statusnya, dan hanya 55 persen yang mencapai viral load tersupresi.
- Iklan Google -
Provinsi Sulawesi Selatan mencatat 1.636 kasus baru HIV/AIDS hingga September 2024, dengan Kota Makassar sebagai penyumbang tertinggi sebanyak 702 kasus, disusul oleh Gowa, Palopo, dan Bone.
Total kumulatif ODHA di Sulsel mencapai 23.715 orang.
Sebagian besar penularan terjadi melalui seks berisiko sesama jenis (LSL) yang mencapai 40–45 persen, serta pekerja seks komersial (WPS) sebesar 39 persen.
Dorongan Kemitraan Setara dan Regulasi yang Jelas
Meski memiliki potensi besar, implementasi swakelola tipe III dinilai masih menghadapi sejumlah tantangan.
Di antaranya adalah kejelasan regulasi pengadaan, penguatan kapasitas OMS dalam manajemen keuangan dan program, serta pentingnya sistem koordinasi dan monitoring yang transparan dan partisipatif.
Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk:
- Dinas Kesehatan Kota Makassar
- Dinas Sosial Kota Makassar
- Dinas Pendidikan Kota Makassar
- Bappeda Kota Makassar
- Yayasan Gaya Celebes (YGC)
- Yayasan Mitra Husada
- ADINKES Sulsel
- PKBI Sulawesi Selatan
- Sejumlah media lokal dan nasional
Selain itu, hadir pula Koordinator SSR PKBI, Advocacy Officer, Paralegal Officer, dan Technical Officer dari berbagai OMS yang selama ini aktif dalam layanan dukungan komunitas.
Komitmen Anggaran dan Hak Partisipasi Komunitas
Forum ini bertujuan untuk:
1. Meningkatkan pemahaman publik dan OPD tentang swakelola tipe III.
2. Menguatkan komitmen lintas sektor terhadap perencanaan kolaboratif penanggulangan HIV-AIDS di Kota Makassar.
Menurut penyelenggara, mekanisme swakelola tipe III harus dilihat sebagai hak partisipasi komunitas dalam demokrasi anggaran, bukan semata-mata sebagai bantuan atau subsidi.
Ini bukan sekadar soal dana, tapi tentang membangun kepercayaan dan kemitraan setara demi percepatan eliminasi HIV-AIDS yang lebih inklusif, ujar salah satu narasumber dalam forum tersebut.
Diharapkan, kegiatan ini mendorong lahirnya keberanian politik dari pemerintah daerah untuk lebih terbuka melibatkan OMS dalam perencanaan dan pengelolaan program, sekaligus menghapus stigma terhadap populasi terdampak.
