Mendagri Tito Karnavian Minta Daerah Serius Bangun Cadangan Pangan dan BUMD Pangan

Reporter Burung Hantu
Mendagri Tito Karnavian.

Jakarta | MEDIAPESAN – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyoroti masih minimnya kesiapan sejumlah pemerintah daerah dalam membentuk Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD).

Padahal, menurut Tito, cadangan pangan merupakan instrumen vital untuk menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi.

Pernyataan itu disampaikan Tito saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara hybrid dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, Selasa siang.

- Iklan Google -

Dasar hukum sudah lengkap, dari undang-undang sampai Permendagri. Tapi kenyataannya tidak semua daerah menjalankannya. Bahkan masih ada daerah yang tidak memiliki cadangan pangan sama sekali, ujar Tito.

Selain CPPD, mantan Kapolri ini juga menekankan pentingnya keberadaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang fokus di sektor pangan.

Ia mencontohkan dua provinsi yang dinilai berhasil, yakni DKI Jakarta dan Jawa Timur.

Jasa Pembuatan Website Berita
Jasa Website Jogja

DKI, misalnya, dinilai mampu menjaga ketahanan pasokan pangan lewat BUMD seperti Food Station dan ID Food.

Daerah lain bisa meniru. Datang saja ke Jakarta atau Jawa Timur, belajar bagaimana mereka mengelola BUMD pangan agar mandiri dan stabil, ucap Tito.

Tito mengingatkan bahwa pangan adalah kebutuhan mendasar yang tidak boleh diabaikan, terutama di tengah pertumbuhan penduduk.

- Iklan Google -

Ia juga menyinggung komitmen Presiden Prabowo Subianto yang menjadikan ketahanan pangan sebagai prioritas nasional.

Menurut Presiden, kemerdekaan tidak cukup hanya bebas dari penjajah. Kita juga harus berdaulat secara ekonomi, khususnya pangan. Karena itu, Beliau banyak mendorong program pangan, termasuk Makan Bergizi Gratis, kata Tito.

Dalam forum itu, Tito meminta pemerintah daerah segera menyiapkan langkah nyata dalam perencanaan dan pembangunan ketahanan pangan, termasuk pembentukan CPPD dan penguatan BUMD pangan.

Baca Juga:  Polsek Makassar Perkuat Ketahanan Pangan dengan Budidaya Sayuran Hidroponik

Rakor juga dihadiri sejumlah pejabat penting, antara lain Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Dirjen Perumahan Perdesaan Kementerian PKP Imran, Plt. Deputi II Bidang Perekonomian dan Pangan KSP Edy Priyono, serta Direktur Pengawasan Standar Mutu Pangan Bapanas Hermawan.

(*/red)

Bagikan Berita Ini
Tinggalkan Ulasan

Tinggalkan Ulasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *