Kelompok advokasi desak akuntabilitas KONI dan Porserosi, soroti pelanggaran hak anak dan akses terhadap fasilitas latihan
MEDIAPESAN, Jombang – Sekelompok orang tua atlet muda di Jombang, Jawa Timur, melancarkan tekanan terhadap otoritas lokal menyusul pencoretan sepihak tujuh atlet sepatu roda dari kontingen Kabupaten untuk ajang Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur (Porprov).
- Iklan Google -
Jasa Pembuatan Website Berita
Pada Selasa siang lalu (10 Juni), Paguyuban Wali Atlet Sepatu Roda diterima secara resmi oleh Ketua DPRD Jombang, Hadi Atmaji, dalam sebuah audiensi di ruang kerjanya.
Mereka didampingi oleh perwakilan dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), yang dipimpin oleh Sholahuddin Gozi, atau yang akrab disapa Cak Sholah.
Kelompok ini menyampaikan dua keluhan utama: pencoretan atlet secara tiba-tiba oleh Ketua Porserosi Jombang tanpa proses yang transparan, serta minimnya fasilitas latihan yang memadai bagi atlet sepatu roda di daerah tersebut.
Jasa Pembuatan Website Berita
Ini bukan semata-mata soal olahraga. Ini menyangkut hak anak-anak berbakat yang dijamin oleh negara, tegas Cak Sholah.
Ia menambahkan bahwa kasus ini menyentuh ranah perlindungan anak dan dapat berimplikasi hukum apabila tidak segera ditangani secara adil.
Ketua DPRD merespons cepat. Ia berjanji akan memanggil Ketua KONI Jombang dan Ketua Porserosi dalam pertemuan klarifikasi pada Kamis, 12 Juni 2025, guna memastikan penyelesaian yang adil.
- Iklan Google -
Atlet-atlet muda ini adalah aset daerah. Mereka harus didukung, bukan diabaikan, ujar Hadi Atmaji.
Ia juga menjamin bahwa atlet diperkenankan menggunakan area Alun-Alun Jombang sebagai tempat latihan sementara, dan menyatakan kesiapannya untuk turun langsung apabila muncul hambatan di lapangan.
Namun, ancaman langkah hukum tetap terbuka.
Menurut Cak Sholah, indikasi kuat adanya kelalaian dalam penggunaan anggaran negara untuk perlindungan hak-hak atlet berprestasi tidak bisa diabaikan.
Kalau dialog tak membuahkan hasil, kami akan gugat. Negara tidak boleh absen dalam kasus seperti ini, katanya.
Isu ini menjadi gambaran yang lebih luas atas problem sistemik dalam tata kelola olahraga daerah: kurangnya transparansi, minimnya fasilitas, dan ketidakadilan bagi atlet muda yang telah menunjukkan dedikasi dan potensi.
Dengan waktu yang terus berjalan menuju pelaksanaan Porprov, tekanan terhadap pihak berwenang di Jombang kini semakin menguat.
