PMKRI Audiensi dengan Kementerian Agama, Bahas Deretan Kasus Intoleransi

Jakarta | MEDIAPESAN – Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PP-PMKRI) St. Thomas Aquinas beraudiensi dengan Menteri Agama RI, Nasaruddin Umar, di Jakarta, untuk menyampaikan keprihatinan atas maraknya kasus intoleransi di sejumlah daerah.

Ketua Umum PP-PMKRI periode 2024–2026, Susana Florika Marianti Kandaimu, menilai kasus intoleransi terjadi nyaris setiap tahun dan mengkhawatirkan masa depan kebangsaan.

Kami sebagai anak bangsa sangat mengharapkan Indonesia yang rukun dan damai, tanpa ada lagi kasus intoleransi. Kami menaruh harapan besar kepada Bapak Menteri dan siap bekerja sama untuk mengatasinya, ujar Susana dalam pertemuan tersebut.

- Iklan Google -

PMKRI juga mengundang Menteri Agama untuk hadir dalam Dialog Kebangsaan yang akan digelar bersama mahasiswa Papua dan tokoh masyarakat lintas agama.

Presidium Hubungan Masyarakat Katolik (PHMK), Nardi Nandeng, turut memaparkan sejumlah insiden intoleransi terkini.

Di antaranya perusakan lokasi retret Kristen di Sukabumi (27 Juni 2025), pelarangan ibadah di Arcamanik, Bandung, serta kasus terbaru yang terjadi di Kalimantan.

Jasa Pembuatan Website Berita

Masih banyak kasus serupa yang belum terdata dengan baik, kata Nardi.

Dalam kesempatan itu, PMKRI menyampaikan tiga tuntutan kepada Kementerian Agama:

1. Meninjau kembali SKB 2 Menteri yang dinilai berpotensi memicu konflik antarumat beragama.

2. Memperkuat peran pemerintah daerah dalam memfasilitasi rumah ibadah.

3. Menindak tegas pelaku intoleransi serta mendorong pendidikan toleransi yang konkret dan terukur.

Menanggapi hal itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan apresiasi terhadap kepedulian kaum muda.

Semua persoalan intoleransi bisa diselesaikan melalui pendekatan sosial dan budaya. Kami sedang berupaya membendungnya dari berbagai sisi, ujarnya.

Salah satu upaya Kemenag, kata Nasaruddin, adalah mengembangkan kurikulum cinta—program pendidikan nilai kasih dan toleransi yang diterapkan sejak usia dini, dari TK hingga SMA.

Kami ingin nilai ini tumbuh sejak awal agar bangsa ini punya fondasi kuat dalam keberagaman.

PMKRI berharap program tersebut tidak sekadar menjadi wacana.

Kami menunggu realisasi konkret di lapangan. Jika tidak, kami siap menyuarakan aspirasi melalui aksi demonstrasi di depan kantor Kementerian Agama, kata Susana.

Dalam waktu dekat, PMKRI akan menggelar Dialog Kebangsaan bersama tokoh agama dan perwakilan umat lintas agama di Indonesia sebagai bentuk konsolidasi nasional untuk melawan intoleransi.

(sp/pl)