Mediapesan | Enrekang – Menghadapi musim hujan yang mulai mengguyur sejumlah wilayah Sulawesi Selatan, Polres Enrekang bersama berbagai instansi pemerintah menggelar apel kesiapsiagaan tanggap darurat bencana pada Rabu, 5 November 2025.
Kegiatan yang berlangsung di halaman Mapolres Enrekang ini dipimpin oleh Wakapolres Enrekang, Kompol Ali Maksun, S.Sos., M.M., dan dihadiri oleh jajaran TNI, BPBD, Dinas Kesehatan, serta Satpol PP.
Apel tersebut menjadi momentum koordinasi lintas lembaga untuk memastikan kesiapan personel dan peralatan dalam menghadapi potensi bencana alam di Kabupaten Enrekang.
- Iklan Google -
“Kita harus siap menghadapi segala kemungkinan yang dapat terjadi,” ujar Kompol Ali Maksun dalam amanatnya.
Ia menekankan bahwa sinergisitas antarinstansi dan peran aktif masyarakat menjadi kunci dalam memperkuat sistem penanganan bencana.
Peserta apel terdiri dari gabungan TNI-Polri, BPBD, Dinas Perhubungan, dan unsur pemerintah daerah.
Jasa Pembuatan Website Berita
Mereka menampilkan kesiapan personel, perlengkapan evakuasi, serta kendaraan operasional yang akan digunakan untuk mendukung operasi SAR dan penanggulangan bencana di lapangan.
Dalam apel itu, dibacakan pula amanat Kapolri yang menegaskan pentingnya deteksi dini serta pemetaan wilayah rawan bencana melalui kerja sama dengan BMKG dan instansi terkait.
“Lakukan deteksi dini dan pemetaan wilayah rawan bencana melalui kolaborasi lintas sektor,” tegasnya dalam pesan tertulis yang disampaikan oleh pimpinan apel.
- Iklan Google -
Langkah kesiapsiagaan ini tak hanya bersifat seremonial, melainkan juga bentuk latihan terkoordinasi bagi para petugas.
Melalui kegiatan ini, diharapkan setiap unsur dapat meningkatkan kapasitas, berbagi pengalaman, dan memperkuat respon cepat ketika bencana benar-benar terjadi.
Kabupaten Enrekang termasuk wilayah yang rawan longsor dan banjir pada musim penghujan.
Karena itu, kesiapan lintas instansi menjadi langkah strategis untuk meminimalkan dampak dan korban jika bencana melanda.
Dengan apel kesiapsiagaan ini, Polres Enrekang bersama seluruh pemangku kepentingan berupaya memperkuat sistem tanggap darurat berbasis kolaborasi.
Harapannya, koordinasi yang kuat di antara lembaga—dari tingkat kabupaten hingga desa—mampu mengurangi risiko bencana dan meningkatkan keselamatan masyarakat.
