Jakarta (mediapesan) – Presiden Prabowo Subianto mengumumkan serangkaian kebijakan strategis untuk memperkuat ekonomi nasional.
Mulai dari stimulus jangka pendek hingga transformasi ekonomi jangka panjang, pemerintah berupaya menjaga stabilitas serta meningkatkan daya beli masyarakat.
Dalam konferensi pers di Istana Merdeka belum lama ini, Presiden menyoroti sejumlah langkah utama, termasuk kebijakan wajib menyimpan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) di dalam negeri.
Ia juga memaparkan berbagai program yang akan segera berjalan dalam kuartal pertama 2025.
Stimulus Ekonomi Jangka Pendek
Untuk mendongkrak daya beli masyarakat, pemerintah menyiapkan berbagai insentif ekonomi, antara lain:
- Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2024
- Penyaluran bansos pada Februari-Maret 2025
- Pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi ASN dan pekerja swasta pada Maret 2025
- Diskon harga tiket pesawat, tarif tol, dan program belanja selama Ramadan
- Stabilitas harga pangan menjelang Lebaran
Selain itu, Presiden juga menegaskan komitmen pemerintah dalam menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR), merealisasikan panen padi, serta mengoptimalkan program makan bergizi gratis.
Transformasi Ekonomi: Danantara dan Bank Emas
Dalam jangka panjang, pemerintah akan mendorong transformasi ekonomi melalui optimalisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Presiden mengungkapkan rencana pembentukan Danantara (Daya Anagata Nusantara), sebuah dana investasi nasional yang akan diluncurkan pada 24 Februari 2025.
Kita akan mengkonsolidasikan kekuatan ekonomi yang ada di BUMN ke dalam satu wadah investasi nasional, ujar Prabowo.
Pemerintah juga berencana mendirikan Bank Emas, yang akan diresmikan pada 26 Februari 2025.
Bank ini diharapkan dapat mengelola cadangan emas nasional yang selama ini lebih banyak mengalir ke luar negeri.
Keanggotaan BRICS dan Perjanjian Dagang Global
Di tingkat internasional, Indonesia mempercepat keanggotaan dalam BRICS serta menyelesaikan berbagai perjanjian perdagangan bebas, seperti Indonesia-Canada CEPA dan Uni Eropa-CEPA.
Pemerintah juga terus memproses pendaftaran ke OECD guna meningkatkan daya saing ekonomi nasional.
Langkah-langkah ini mencerminkan visi Presiden Prabowo untuk memperkuat fundamental ekonomi Indonesia, baik dari sisi konsumsi domestik, investasi, hingga kerja sama global. ***