Progres Program MBG di Wilayah 3T: Pelan, Tapi Mulai Terlihat Arah Perbaikannya

Reporter Burung Hantu
Pokja pemberdayaan peran pemerintah daerah yang baru dibentuk mulai bekerja memastikan Pemda mengalokasikan lahan, SDM, serta logistik pendukung agar SPPG di wilayah 3T dapat beroperasi lebih efektif, (14/11/2025). (dok. bgn/ho)

Mediapesan | Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai menunjukkan perkembangan di wilayah 3T (tertinggal, terluar, terdepan), meski tantangannya masih besar.

Pemerintah melalui Tim Koordinasi MBG kini memprioritaskan penguatan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah-daerah yang aksesnya sulit dan infrastruktur dasarnya terbatas.

Salah satu kemajuan paling signifikan adalah bertambahnya jumlah SPPG yang mulai beroperasi secara bertahap.

- Iklan Google -
Mediapesan.com terdaftar di LPSE dan E-Katalog Klik gambar untuk melihat Katalog kami.

Di beberapa wilayah kepulauan dan pegunungan, pengadaan dapur komunal dan distribusi bahan pangan telah dimulai, dibantu oleh pemerintah daerah, TNI, serta lembaga sosial lokal.

Walau pasokan pangan masih tidak stabil, terutama saat kondisi cuaca ekstrem, layanan makan bergizi perlahan dapat diakses lebih banyak penerima manfaat.

Pokja Pemberdayaan Peran Pemerintah Daerah yang baru dibentuk juga mulai bekerja memastikan Pemda mengalokasikan lahan, SDM, serta logistik pendukung agar SPPG di wilayah 3T dapat beroperasi lebih efektif.

Jasa Pembuatan Website Berita
Jasa Website Jogja

Sementara itu, Pokja Keamanan Pangan memastikan proses sertifikasi higiene dan sanitasi SPPG dilakukan secara bertahap, meski membutuhkan pendampingan intensif dari dinas kesehatan karena fasilitas sangat terbatas.

Tantangan pengiriman bahan baku pangan—terutama telur, ayam, dan sayuran—masih menjadi hambatan utama.

Pemerintah mendorong diversifikasi sumber protein, seperti ikan lokal dan hasil pertanian setempat, untuk memastikan menu tetap memenuhi standar gizi tanpa bergantung penuh pada pasokan dari luar daerah.

- Iklan Google -

Meski progresnya belum secepat di wilayah perkotaan, keberadaan SPPG di 3T mulai memberikan dampak: anak-anak memperoleh asupan lebih terjamin, kerja sama pemerintah pusat dan daerah menguat, dan ruang partisipasi masyarakat lokal makin terbuka.

Pemerintah menargetkan percepatan lebih agresif pada 2026 seiring disiapkannya infrastruktur pangan dan kebijakan pendukung lainnya.

Baca Juga:  Cegah Spekulasi dan Penimbunan, Pemkab Enrekang Gelar Sidak Harga Beras

(*/red)

Bagikan Berita Ini
Tinggalkan Ulasan

Tinggalkan Ulasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *