Jakarta (mediapesan) – Penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kejaksaan RI Tahun 2025 berlangsung dengan mengusung tema “Asta Cita Sebagai Penguatan Transformasi Kejaksaan Yang Berkeadilan, Humanis, Akuntabel, dan Modern”.
Tema ini disusun selaras dengan arah kebijakan pembangunan hukum dalam RPJPN Tahun 2025-2045, Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2025-2029, dan Rencana Strategis (Renstra) Kejaksaan Tahun 2025-2029.
Rakernas 2025 menghadirkan kolaborasi aktif seluruh peserta, baik dari pusat maupun daerah, yang turut berkontribusi melalui Kelompok Kerja (Pokja) yang dibentuk untuk membahas berbagai isu strategis.
Peserta di daerah juga mengikuti kegiatan ini secara virtual untuk memastikan keterlibatan menyeluruh.
- Advertisement -
Fokus pada Transformasi Hukum Nasional
Salah satu agenda utama dalam Rakernas adalah pembahasan terkait implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (KUHP Nasional) yang akan mulai berlaku pada Januari 2026.
Pembaruan KUHP ini membawa perubahan asas dan paradigma signifikan dibandingkan KUHP sebelumnya.
Kajati Jawa Timur, Prof. (HCUA) Dr. Mia Amiati, S.H., M.H., CMA., CSSL., yang tergabung dalam Pokja III, menyoroti pentingnya interpretasi resmi terhadap KUHP Nasional.
Kejaksaan memerlukan pedoman resmi agar penerapan hukum pidana materiil oleh Jaksa dan Penuntut Umum dapat berjalan efektif dan seragam dalam menangani perkara pidana, ujarnya.
Selain itu, rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (R-KUHAP) sebagai landasan operasional KUHP Nasional juga menjadi perhatian khusus.
Kejaksaan memiliki kepentingan strategis dalam memastikan rancangan KUHAP mengakomodasi kebutuhan sistem peradilan pidana modern.
Langkah Strategis Kejaksaan
Dalam forum tersebut, Prof. Mia juga menekankan pentingnya penguatan peran Kejaksaan sebagai pengendali perkara (dominus litis), pengelolaan aset, serta pengelolaan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan).
Untuk itu, Kejaksaan berencana membentuk tim terpadu lintas bidang yang bertugas menyusun kajian awal rancangan R-KUHAP.
Pembentukan tim ini penting untuk memastikan kepentingan strategis Kejaksaan terakomodasi secara menyeluruh dalam proses pembaruan hukum acara pidana di Indonesia, tambahnya.
Rakernas Kejaksaan RI Tahun 2025 menjadi momentum penting untuk memperkuat peran institusi dalam mendukung transformasi hukum nasional menuju sistem yang lebih adil, modern, dan humanis.
