Kediri (mediapesan) – Dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) yang dibuka oleh Kajati Jatim Dr. Mia Amiati S.H., M.H., CMA., CSSL., pada Selasa lalu (17/12/2024), di Kabupaten Kediri, dipaparkan berbagai capaian kinerja Kejati Jatim sepanjang tahun 2024.
Laporan ini menggarisbawahi langkah Kejati Jatim dalam mengelola anggaran, menangani perkara, hingga mendukung pembangunan nasional.
Penyerapan Anggaran Tertinggi
Di bidang pembinaan, serapan anggaran belanja mencapai Rp 124,67 miliar atau 94,34% dari total pagu.
Secara keseluruhan, penyerapan anggaran di seluruh wilayah Kejati Jatim mencapai 99,11%, dengan realisasi tertinggi berada di Kejari Kabupaten Malang (113,68%).
- Advertisement -
Anggaran ini digunakan untuk operasional, pengadaan fasilitas, dan peningkatan layanan.
Bidang Intelijen: Pengamanan Pemilu dan Potensi Konflik
Kejati Jatim menunjukkan komitmen dalam mendukung stabilitas Pilpres, Pileg, dan Pilkada 2024.
Terdapat 407 kegiatan pengamanan pembangunan strategis nasional dan daerah dengan total nilai kontrak lebih dari Rp 14,4 triliun.
Operasi intelijen juga melibatkan penggalangan data dengan lembaga seperti KPU dan Bawaslu untuk memastikan kelancaran Pemilu.
Bidang Tindak Pidana Khusus: Fokus pada Korupsi Besar
Penanganan tindak pidana korupsi menjadi sorotan, termasuk dugaan kasus di PT INKA dan Bank BNI Jember, dengan potensi kerugian negara mencapai ratusan miliar rupiah.
Pengembalian keuangan negara dari kasus korupsi tahun ini tercatat mencapai Rp 34,7 miliar.
Restorative Justice dan Pendekatan Humanis
Kejati Jatim mengembangkan 1.740 Rumah Restorative Justice dan menyelesaikan 373 perkara berdasarkan pendekatan ini.
Hal ini mencerminkan upaya Kejati untuk memberikan keadilan yang lebih inklusif dan ramah masyarakat.
Prestasi dan Evaluasi Internal
Bidang Tindak Pidana Militer meraih peringkat pertama delapan kali atas kinerjanya, sementara pengawasan internal mencatat penyelesaian 113 laporan pengaduan sepanjang tahun.
Inspeksi terhadap 38 Kejaksaan Negeri memastikan akuntabilitas tetap menjadi prioritas.
Rakerda ini menunjukkan bagaimana Kejati Jatim terus berupaya meningkatkan transparansi, efektivitas, dan humanisme dalam menjalankan tugasnya.
Namun, dengan capaian yang sudah ada, tantangan di tahun mendatang tetap menuntut inovasi dan sinergi lintas sektor. ***
