Namlea, Maluku (mediapesan) – Mahasiswa dari Kabupaten Buru direncanakan akan menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di Jakarta.
Mereka akan melakukan aksi di dua lokasi strategis, yakni Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) dan Istana Negara, pada Senin depan (9/12/2024).
Aksi ini bertujuan untuk mendesak Kapolri, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, agar segera mencopot Kapolres Buru, AKBP Sulastri Sukidjang.
Kapolres Buru diduga melakukan tindakan tidak netral terkait proses Pemilihan Bupati Buru.
- Advertisement -
Tuduhan Intervensi Pemilu
Kapolres Buru dituduh terlibat dalam proses pleno pemilu dengan membawa kotak suara ke Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) sebelum pleno tingkat kecamatan selesai.
Langkah tersebut dianggap melanggar Undang-Undang Pemilu.
Koordinator aksi, Fauzan, melalui pamflet yang beredar di grup WhatsApp sejak Kamis (5/12/2024), menegaskan, tindakan Kapolres tersebut bertentangan dengan aturan yang mengharuskan netralitas aparat penegak hukum dalam pemilu.
Evaluasi Kapolres Buru, tegas Fauzan.
Sesuai UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 306 dan Pasal 71 Ayat 1, aparat dilarang melakukan tindakan yang merugikan atau menguntungkan peserta pemilu.
Selain itu, AKBP Sulastri juga diduga mengintervensi jalannya pleno, sehingga memicu para saksi dari pasangan calon tertentu, termasuk saksi Gubernur dan Bupati, untuk walk out dari forum tersebut.
Tuntutan Mahasiswa
Dalam aksinya, mahasiswa akan membawa sejumlah tuntutan, salah satunya adalah pencopotan AKBP Sulastri Sukidjang dari jabatannya sebagai Kapolres Buru.
Mereka mendesak Kapolri untuk bertindak tegas demi menjaga kepercayaan publik terhadap integritas institusi kepolisian.
Demonstrasi ini diperkirakan akan diikuti oleh ratusan mahasiswa dan mendapat sorotan nasional, mengingat isu yang diangkat menyangkut kredibilitas pelaksanaan demokrasi di Indonesia.
Kami tidak akan berhenti sampai ada kejelasan dan tindakan tegas dari Kapolri, tutup Fauzan.
Aksi ini menjadi pengingat akan pentingnya netralitas dan integritas aparat dalam proses demokrasi, terutama di daerah-daerah yang sedang menghadapi pesta politik.
Akankah tuntutan ini dijawab oleh Kapolri? Kita tunggu langkah selanjutnya. ***
(sk)
https://invol.co/clm2mll
