Mediapesan | Jakarta – Rapat perdana Pelaksana Harian Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) digelar di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jumat (7/11/2025).
Pertemuan lintas 3 Kementerian Koordinator dan 13 Kementerian/Lembaga ini membahas penyusunan 19 SOP kesehatan, penyiapan bahan baku, serta mekanisme distribusi MBG bagi balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
Ketua Harian Tim Koordinasi sekaligus Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudaryati Deyang, menekankan pentingnya kolaborasi antar lembaga untuk memastikan kelancaran program prioritas pemerintah ini.
- Iklan Google -
“Program ini terlalu besar untuk dijalankan sendiri. Banyak aspek yang harus kita siapkan bersama,” ujarnya.
Rapat juga membahas struktur pelaksana MBG di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
BGN bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kemenpan RB untuk menyiapkan kantor dan nomenklatur organisasi pelaksana.
Jasa Pembuatan Website Berita
Salah satu isu krusial yang disorot ialah potensi lonjakan harga bahan pangan akibat tingginya permintaan dari lebih dari 14 ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melayani sekitar 40 juta penerima manfaat.
“Kalau tidak diantisipasi, persoalan pasokan bisa jadi masalah besar,” kata Nanik.
Untuk memperkuat rantai pasok, BGN bekerja sama dengan TNI AD dan Kementerian Koperasi.
- Iklan Google -
TNI AD akan mengoptimalkan lahan pertanian dan peternakan di bawah Kodim, sementara Kementerian Koperasi menyiapkan dana bergulir bagi koperasi produksi pangan.
Kementerian Kesehatan turut melaporkan bahwa dari lebih 14 ribu SPPG, baru 1.218 yang memiliki Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS).
Sebagian dapur masih terkendala uji kualitas air dan kelayakan fisik.
Kemenkes mengajukan 19 SOP baru untuk memastikan standar keamanan pangan terpenuhi.
Sementara Kementerian Desa melaporkan bahwa 20 persen dana desa akan diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan lokal bagi program MBG.
Namun, kualitas bahan pangan dari petani dan nelayan perlu ditingkatkan agar sesuai standar gizi.
Mendagri Dorong Pemda Optimalkan 7 Jalur Distribusi Beras SPHP untuk Tekan Inflasi
Program MBG menargetkan 83 juta penerima manfaat pada 2026, termasuk siswa, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
Usulan Kementerian Sosial agar lansia dan difabel ikut menerima MBG telah disetujui Presiden.
Pada 2027, Presiden Prabowo Subianto menargetkan program ini mencakup seluruh masyarakat miskin.
“Kita ingin semua Kementerian dan Lembaga terlibat aktif dalam penyediaan bahan baku pangan,” tegas Nanik.
