Mediapesan | Makassar – Partai Buruh bersama Aliansi Serikat Pedagang dan PKL Makassar menggelar aksi demonstrasi di Kantor Wali Kota Makassar, Senin (5/1/2026).
Massa menolak kebijakan penggusuran dan relokasi pedagang Pasar Pa’baeng-baeng serta PKL yang dinilai sepihak dan mengancam mata pencaharian pedagang kecil.
Koordinator aksi, Murni, menegaskan aksi tersebut murni untuk mempertahankan hak berdagang.
- Iklan Google -
“Kami menolak digusur tanpa solusi. Jangan diplintir seolah ada kepentingan lain,” ujar Murni.
Ketua Partai Buruh Exco Makassar, Bung Tono, menilai penggusuran tanpa dialog sebagai bentuk ketidakadilan.
Jasa Pembuatan Website Berita
“Penggusuran tanpa dialog dan jaminan penghidupan adalah tindakan zalim,” katanya.
Usai berorasi sekitar 30 menit, perwakilan massa diterima mediasi oleh Pemerintah Kota Makassar yang diwakili Kepala Badan Kesbangpol Makassar, Dr Ir Fathur Rahim ST MT IAI. Pemerintah menyatakan persoalan pedagang akan dibahas lebih lanjut melalui mekanisme PD Pasar.
Pertemuan lanjutan bersama PD Pasar Makassar dijadwalkan berlangsung Selasa (6/1/2026) di Kantor PD Pasar Raya. Pedagang diminta hadir untuk menyampaikan keberatan dan tuntutan secara resmi.
- Iklan Google -
Meski menghargai mediasi, pedagang tetap meminta penghentian penggusuran hingga ada keputusan yang jelas.
Dalam aksinya, massa menuntut penghentian penggusuran Pasar Pa’baeng-baeng dan PKL, pembentukan tim audit independen pengelolaan pasar, pencopotan direksi PD Pasar Makassar, pemberantasan pungutan liar, serta penindakan terhadap oknum penjual fasilitas umum.
Partai Buruh dan Aliansi Serikat Pedagang dan PKL Makassar menyatakan akan terus mengawal proses tersebut dan siap menggelar aksi lanjutan bila tuntutan tidak ditindaklanjuti.
