MEDIAPESAN, Makassar – Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar pada Kamis (19/6/2025) menyampaikan protes terhadap kebijakan efisiensi anggaran kampus yang dinilai dilakukan tanpa partisipasi mahasiswa dan berdampak pada penurunan kualitas pendidikan serta pembatasan aktivitas kelembagaan.
Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA), Sulhandi, mengatakan langkah rektorat telah mempersempit ruang gerak mahasiswa dan membatasi dinamika intelektual di kampus.
Kampus menjadi kering secara ide, steril secara politik, dan tumpul secara pendidikan, kata Sulhandi saat aksi di kantor DPRD Sulawesi Selatan. Ini bertentangan dengan Pasal 31 UUD 1945 yang menjamin hak atas pendidikan.
- Iklan Google -
Jasa Pembuatan Website Berita
Mahasiswa menyoroti risiko kebijakan pemangkasan terhadap fasilitas belajar, laboratorium, dan program bantuan pendidikan seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Program Indonesia Pintar (PIP).
Mereka memperingatkan bahwa langkah ini dapat memperdalam kesenjangan akses pendidikan dan meningkatkan angka putus sekolah.
Menanggapi protes tersebut, Wakil Ketua DPRD Sulsel, Sufriadi Arif, mengatakan pihaknya akan mendorong Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pihak rektorat.
Jasa Pembuatan Website Berita
Aspirasi mahasiswa sah untuk disampaikan. Kami akan minta klarifikasi dari kampus agar kebijakan ini bisa dievaluasi, ujar Sufriadi, menambahkan bahwa pemerintah pusat telah mengalokasikan kembali dana transfer daerah senilai Rp129 triliun, yang bisa dimanfaatkan untuk memperkuat sektor pendidikan.
Sufriadi juga mengapresiasi pendekatan konstitusional yang diambil mahasiswa, dan menegaskan komitmen legislatif untuk menjamin pendidikan tetap menjadi prioritas pembangunan.
