Makassar, 16 Juli 2025 | MEDIAPESAN – Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Makassar, Hj. Andi Muliati, S.Pd., M.Pd., akhirnya buka suara menanggapi polemik yang belakangan mencuat di media sosial terkait dugaan penjualan seragam sekolah senilai Rp1,79 juta per siswa.
Isu tersebut menyulut perhatian publik setelah sejumlah unggahan viral menyebutkan bahwa pihak sekolah menjual paket seragam kepada peserta didik baru, di tengah program seragam gratis yang dicanangkan Pemerintah Kota Makassar.
Dalam wawancara khusus pada Selasa (15/7), Andi Muliati menegaskan bahwa pengadaan seragam dimaksud terjadi sebelum kebijakan seragam gratis diberlakukan secara resmi.
- Iklan Google -
Jasa Pembuatan Website Berita
Ia menyebut pengadaan dilakukan atas dasar permintaan orang tua siswa, tanpa unsur paksaan.
Memang sebelumnya ada pengadaan seragam, tetapi itu murni atas keinginan orang tua. Tidak ada pemaksaan. Bahkan sebagian membayar dengan cara mencicil, ujarnya di ruang kerjanya.
Ia menambahkan, sejak Wali Kota Makassar meluncurkan program seragam gratis untuk siswa non-domisili, pihak sekolah telah menghentikan seluruh aktivitas penjualan seragam dan atribut sekolah.
Jasa Pembuatan Website Berita
Kami sangat mendukung program pemerintah. Begitu kebijakan diterapkan, kami langsung hentikan penjualan apa pun, kata Muliati.
Meski demikian, ia menekankan pentingnya atribut sekolah sebagai bentuk identitas resmi yang memudahkan pengawasan terhadap siswa di luar lingkungan sekolah.
Atribut bukan untuk komersialisasi. Ini bagian dari ciri khas dan identitas siswa. Kalau ada yang menyalahgunakan, sekolah juga yang kena imbasnya, imbuhnya.
- Iklan Google -
Di tengah tudingan yang berkembang, pihak sekolah mengklaim tetap memberikan pelayanan maksimal, termasuk bagi orang tua yang kurang mampu atau tidak terbiasa menggunakan sistem daring.
Banyak orang tua belum melek digital. Kami bantu prosesnya, bahkan untuk yang tidak punya kemampuan ekonomi pun kami fasilitasi, katanya.
Andi Muliati menegaskan bahwa sekolah tidak pernah membebani orang tua dengan kewajiban membeli seragam.
Seluruh proses pengadaan sebelumnya, kata dia, dilakukan secara transparan dan berdasarkan komunikasi dengan wali murid.
Kami hanya memberikan opsi, bukan kewajiban. Tapi sejak ada kebijakan baru dari pemerintah, semua kegiatan itu kami hentikan, jelasnya.
Pernyataan ini diharapkan mampu meredakan gejolak yang berkembang di publik, sembari membuka ruang evaluasi terhadap praktik pengadaan perlengkapan sekolah yang kerap menimbulkan polemik setiap tahun ajaran baru.
